Terungkap Jual Beli Titik Dapur MBG, Kejagung Periksa Eks Petinggi BGN.

JAKARTA-INFONEWS TERKINI. 

Penyelidikan Kejaksaan Agung terhadap kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengungkap fakta baru yang mencengangkan publik. Terbukti terjadi praktik jual beli hak pengelolaan titik dapur layanan yang sebelumnya dianggap tidak mungkin terjadi.

Modusnya, surat penetapan lokasi dapur diperjualbelikan dengan harga berkisar antara Rp75 juta hingga Rp150 juta per titik, bahkan dokumen tersebut sering dijadikan jaminan untuk mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan. Praktik inilah yang diduga menjadi penyebab jumlah titik dapur membengkak drastis dari target awal 21.000 lokasi menjadi lebih dari 27.800 titik di seluruh Indonesia.

Menteri Pangan Zulkifli Hasan secara resmi membenarkan adanya indikasi penyimpangan tersebut setelah menerima laporan hasil audit internal dan temuan penyidik. Ia menyatakan bahwa sistem verifikasi dan pengawasan di tahap awal pendirian dapur dinilai sangat lemah, sehingga membuka celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi data dan mengambil keuntungan pribadi.

Sebagai langkah awal, pemerintah telah memerintahkan penghentian sementara penambahan titik dapur baru dan melakukan pengecekan ulang menyeluruh terhadap seluruh lokasi yang telah ditetapkan untuk memastikan kelayakan dan kesesuaiannya dengan standar program.

Tim penyidik Kejaksaan Agung terus memperdalam kasus ini dengan memanggil dan memeriksa sejumlah mantan pejabat tinggi Badan Gizi Nasional sebagai saksi sekaligus tersangka potensial.

Pemeriksaan difokuskan pada aliran dana yang diduga mengalir dari transaksi jual beli titik dapur tersebut, termasuk klarifikasi atas laporan kerugian senilai Rp218 miliar yang disampaikan oleh sekelompok pengusaha yang merasa ditipu. Sejauh ini, total lima orang yang terdiri dari pejabat dan pihak swasta telah ditetapkan sebagai tersangka, dengan aset senilai Rp120 miliar yang berhasil disita untuk kepentingan pemulihan keuangan negara.

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa penyelidikan akan dilakukan secara transparan dan tanpa pandang bulu untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat dalam penyimpangan ini.

Pihaknya berkomitmen menelusuri hingga ke akar permasalahan agar tidak ada pihak yang luput dari pertanggungjawaban hukum. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk mengikuti perkembangan kasus ini melalui sumber resmi dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

Pemerintah juga menyatakan akan memperbaiki seluruh sistem pengawasan agar anggaran negara senilai ratusan triliun rupiah ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan gizi anak-anak Indonesia.

Red (Ag).