Mabes TNI Buka Suara Terkait Pelibatan Para Prajurit Dalam Pengamanan Aksi Demo Mahasiswa.

JAKARTA-INFONEWS TERKINI. 

Mabes TNI  buka suara soal pelibatan para prajurit alias tentara dalam pengamanan aksi pembekuan mahasiswa yang rencana semula akan digelar di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6).

Aksi demo itu urung digelar di Bundaran HI, karena massa mahasiswa ditahan aparat gabungan TNI-Polri di kawasan sebelumnya yakni di titik Tosari.

Perihal pelibatan para tentara, Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas mengatakan hal itu dilakukan atas dasar permintaan kepolisian.

Ia menyebut TNI bertugas di belakang Polri dalam pengamanan.

"Penanganan demo adalah tanggung jawab kepolisian, adapun pengerahan TNI atas dasar permintaan untuk membantu. Artinya tetap polisi di depan," kata Nas saat dihubungi

Koalisi Sipil Protes TNI-Komcad Kawal Unjuk Rasa, Polisi Buka Suara

Dari pantauan, aparat TNI dan Polri memblokade mahasiswa yang ingin melakukan aksi pembekuan di Bundaran HI. Aparat menghalau mahasiswa di sekitar Jalan MH Thamrin.

Massa bertahan di lokasi sejak sore hingga malam. Massa menetap bubar sejak pukul 19.30 WIB.

Ada lima tuntutan yang dibawa dalam aksi hari ini. Pertama, meminta pemerintah menghentikan pemborosan APBN. Kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.

Ketiga, menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Keempat, menghentikan militerisme sipil, dan kelima, menuntut Presiden RI Prabowo Subianto berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah.

Sementara itu keterlibatan TNI hingga diduga Komponen Cadangan (Komcad) dalam pengamanan menunjukkan rasa itu mendapat protes keras dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.

Koalisi itu terdiri atas sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti LBH Jakarta, LBH Pers, AJI Jakarta, PBHI, ICJR, ELSAM, Imparsial, YLBHI, KontraS, dan Walhi.

“Koalisi memandang pengerahan TNI untuk menghadapi aksi kompresi di beberapa titik di Jakarta adalah kebijakan yang keliru. Dalam demokrasi negara, mobilisasi militer seharusnya hanya menjadi opsi terakhir ketika seluruh aparatur sipil sudah tidak mampu mengendalikan situasi yang ada,” kata mereka dalam

Red (Ag).