[Puluhan Guru Besar UGM, Soroti Kebijakan Menteri Kesehatan RI]

YOGYAKARTA-INFONEWS-TERKINI- Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan keprihatian atas arah tranformasi dan kebijakan nasional di bidang kesehatan, yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan semangat keadilan, profesionalisme, partisipasi, dan kolaborasi lintas sektor.

Salah seorang Guru Besar UGM, Yodi Mahendradhata, mengatakan kami para guru besar kedokteran di Indonesia adalah bagian rakyat Indonesia yang merupakan subjek atas kebijakan dan tata kelola kesehatan negeri kita tercinta," katanya Kamis 12 Juni 2025.

Kami, bagian rakyat negeri ini yang merupakan akademisi perguruan tinggi, terus mengambil bagian dalam ikut berpartisipasi dan berkontribusi atas dinamika tata kelola yang menyangkut kehidupan orang banyak khususnya dalam bidang pengembangan ilmu dan layanan kedokteran dan kesehatan pada umumnya.

" Lanjutnya, pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih atas perhatian pemerintah dalam hal ini ke Presiden Republik Indonesia yang telah menyampaikan perhatian atas ke prihatian yang kami sampaikan secara terbuka pada tanggal 20 Mei 2025 yang lalu.

Suara keprihatian kami, hanyalah merupakan sebagian saja dari suara berbagai pihak pemangku kepentingan yang sama atas gejolak yang timbul menyikapi berbagai kebijakan yang di tempuh Menteri Kesehatan RI.

Tidak dengan maksud mengedepankan status ke guru besaran, kami meyakini bahwa kami mewakili rakyat Indonesia yang memiliki tanggung jawab intelektual dengan kejernihan pikir dan nurani untuk tidak kami keliru gunakan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan kesombongan juga bukan merupakan jiwa ke guru besaran. Mengingat guru besar, hanyalah bagian kecil populasi guru yang ikut menentukan peradaban sebuah bangsa melalui pendidikan," terangnya.

" Sebagai seorang pemimpin negara, Bapak Prabowo Subianto, memberi penghargaan kepada guru besar melalui pernyataan beliau bahwa pemerintahan menaruh hormat kepada guru besar. Guru besar adalah ilmuwan yang dalam berkarya nyata, selayaknya tidak mengecewakan rakyat Indonesia. Karena, mereka adalah bagian rakyat itu sendiri," tegasnya.

Kami percaya, seperti yang telah dinyatakan oleh Presiden Prabowo Subianto, bahwa guru besar adalah bagian the wise of the nation penyemai kebijak sanaan dan juga the conscience of the nation, penjaga suara hati bangsa. Jadi pernyataan tersebut menjadi penguat tekad kami untuk terus menyuarakan kebenaran, demi kepentingan rakyat banyak.

" Kami menyampaikan suara keprihatian kami, karena kami merupakan bagian integral perjuangan bangsa dalam menjaga kesehatan masyarakat.

Suara keprihatian kami, juga telah kami sampaikan setelah melalui analisis wacana kritis yakni metode etis, dan intelektual bagi siapa pun yang menghargai keadilan sosial. Keprihatian kami, lahir dari proses kontemplasidan analisis yang mendalam.

Bukan sekadar reaksi emosional, tapi bentuk tanggung jawab etis berdasarkan kajian akademik dan telaah kritis terhadap narasi - narasi yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan. Narasi yang dalam banyak kesempatan justru menciptakan dikotomi, membelah kepercayaan dan menjatuhkan dialog antar pemangku kepentingan.

Ia menyebut, pada era teknologi digital kata - kata dan narasi yang dibangun Kementerian Kesehatan melalui dinamika eksekusi peraturan pelaksanaan Undang - Undang Kesehatan bukan sekadar bunyi yang membangun, melainkan juga dengan sengaja dijadikan senjata manipulatif dan menghancurkan berbagai pemangku kepentingan yang seharusnya menjadi mitra kerja membangun kesehatan bagi rakyat.

Alih - alih membangun partisipasi reformasi kesehatan yang dijadikan saat ini, justru dirasakan eksklusif, tertutup, dan menempatkan banyak pihak sebagai penghambat kemajuan termasuk kalangan akademisi, organisasi profesi, dan kolegium.

" Kami mencatat pula bahwa pasca penyampaian keprihatinan kami, komunikasi yang di lakukan oleh Menteri Kesehatan di berbagai forum publik, termasuk di Mahkamah Konstitusi masih mencerminkan narasi yang konfrontatif, bukan kolaboratif.

Suara keprihatinan kami, merupakan kulminasi atas dinamika kebijakan dan tata kelola kesehatan negeri ini. Melalui ke pemimpinan Menteri Kesehatan, yang membuat kami resah dan tidak lagi melihat kepemimpinan yang menyejukkan dan dapat membuat kami rakyat akan dengan baik mengikuti reformasi bidang kesehatan yang partisipatif," katanya.

Yodi Mahendradhata, menambahkan bagi kami, reformasi juga harus kami perankan dengan sebaik - baiknya dan tidak dengan penghambatan kemajuan derajat kesehatan rakyat yang menyeluruh. Kami tidak melawan perubahan sebaliknya, kami mendukung reformasi yang berbasis pada data, dialog, dan penghormatan terhadap prinsip - prinsip profesionalisme serta kedaulatan keilmuan.

Namun, kami menolak cara - cara yang melemahkan kepercayaan publik, merendahkan martabat akademisi dan profesi kesehatan serta mengabaikan aspirasi para pendidikan dan pelaku di lapangan.

Dengan ini, kami menyerukan panggilan perhatian dan tindak nyata dari pemerintah atas keprihatinan yang telah kami sampaikan pada tanggal 20 Mei 2025.

" Kami tidak lagi dapat mengembalikan kepercayaan kami, kepada Menteri Kesehatan untuk memimpin reformasi dan tata kelola kesehatan yang inklusif, adil, dan berlandaskan bukti serta kebijaksanaan kolektif bangsa dalam mencapai tujuan program Asta Cita," tutup Yodi.

Red: madya Jc & tim