​Sabil Akbar Soroti Ketimpangan Anggaran Desa: Jabar Sejahtera Harus Dimulai dari Desa, Bukan Kota!

KARAWANG,INFONEWS -

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Sabil Akbar, M.I.P., melontarkan kritik tajam terkait kebijakan anggaran pemerintah provinsi yang dinilai masih menganaktirikan kesejahteraan aparatur desa. Dalam agenda Pendidikan Politik dan Pengawasan yang digelar di Aula Kantor Desa Pamekaran, Kecamatan Banyusari, Karawang, pada Hari Senin 090226. Sabil menegaskan bahwa tolak ukur kemajuan Jawa Barat tidak boleh hanya dilihat dari megahnya pembangunan kota, melainkan dari kemandirian desa.

​Sebagai anggota Komisi I DPRD Jabar yang membidangi urusan pemerintahan dan desa, Sabil Akbar menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan sektor-sektor krusial di tingkat akar rumput.

​"Jawa Barat hanya bisa dikatakan sejahtera jika desanya berkembang. Jika anggaran desa tertinggal dan pembangunannya tidak merata, mustahil ada kemajuan nyata bagi provinsi ini," ujar legislator muda yang mewakili Dapil X (Karawang-Purwakarta) tersebut.

​Sabil menyoroti fenomena pemangkasan anggaran yang berdampak langsung pada operasional lini depan desa, seperti:

​Kader Posyandu & PKK: 

Hilangnya bantuan dana (Bantok) yang sebelumnya menjadi penyokong kegiatan kesehatan masyarakat.

​Insentif Linmas, RT, dan RW: 

Nilai kesejahteraan yang masih jauh dari kata ideal dan dianggap tidak manusiawi dibanding beban kerja mereka.

​Efisiensi Anggaran: Program-program seperti "Maskara" (Mobil Aspirasi Kampung Juara) yang keterserapannya perlu dievaluasi kembali di setiap wilayah.

​​Secara edukatif, Sabil memberikan pandangan bahwa politik anggaran harus berpihak pada keberlanjutan. Ia mendesak pemerintah provinsi siapa pun kepemimpinannya nanti untuk menempatkan peningkatan tunjangan aparatur desa sebagai prioritas utama dalam RAPBD mendatang, khususnya menjelang tahun anggaran 2027.

​"Urusan pembangunan fisik bisa dibagi antara kabupaten dan provinsi, tapi urusan 'perut' dan kesejahteraan aparat yang menjaga stabilitas desa harus menjadi komitmen yang tidak bisa ditawar," tegas Sabil yang saat ini sudah memasuki periode keduanya di DPRD Jabar.

​Hadirnya Sabil Akbar di Desa Pamekaran bukan sekadar kunjungan formalitas. Desa ini memiliki nilai historis bagi perjalanan politiknya sejak terpilih sebagai anggota dewan termuda pada usia 27 tahun di 2019 lalu.

 ​Pernyataan Sabil Akbar menguak tabir bahwa masih ada lubang besar dalam distribusi keadilan fiskal di Jawa Barat. Pendidikan politik yang ia sampaikan mengedukasi warga agar tidak hanya menjadi objek pemilu, tetapi juga subjek yang kritis menagih hak anggaran desa.

​Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu menjawab tantangan ini: Apakah mereka akan tetap terjebak dalam retorika "Jabar Juara" secara administratif, atau benar-benar mewujudkannya melalui kesejahteraan nyata bagi RT, RW, dan para kader desa di pelosok Karawang hingga Purwakarta?

Eghi Alam