LSM GMBI Distrik Banjarnegara Lakukan Audiensi Yang Kedua Kalinya Ada Apa Kapolres Tidak Hadir Dengan Alasan Yang Sama, Kinerja Dipertanyakan .

LSM GMBI Distrik Banjarnegara Lakukan Audiensi Yang Kedua Kalinya Ada Apa Kapolres Tidak Hadir Dengan Alasan Yang Sama, Kinerja  Dipertanyakan  . 

BANJARNEGARA- INFONEWS TERKINI

Lembaga Swadaya  Masyarakat (LSM) GMBI Distrik Banjarnegara melakukan audiensi yang kesekian kalinya terkait beberapa hal dalam penanganan kasus.Dugaan Manipulasi data dan penipuan pembuatan Sertifikat tanah serta penggelapan yang dilakukan oleh oknum notaris inisial TS diduga berjalan ditempat .dengan pihak Kapolres Banjarnegara Jawa Tengah.

Audensi yang dilaksanakan di Mapolres  Banjarnegara ini mempertanyakan kelanjutan  terkait kasus kasus.Dugaan Manipulasi data dan penipuan pembuatan Sertifikat tanah serta penggelapan yang dilakukan oleh oknum notaris inisial TS yang sudah dilaporkan pada Oktober 2024 serta kasus penganiayaan dan pengeroyokan oleh beberapa peserta demo odol di jalan baru Pucang Banjarnegara  yang sudah dilaporkan sejak (19/6/2025) lalu  oleh pihak korban.yang hingga saat ini berjalan ditempat. 

Namun ironisnya pada saat jadwal audiensi sesuai dengan surat permohonan audensi pihak Kapolres Banjarnegara justru tidak hadir dan menemui acara audiensi yang kedua kalinya ini 

Dalam Audiensi tersebut pihak LSM GMBI Distrik Banjarnegara menekankan Masyarakat selaku pelapor atau korban sudah sekian lama menunggu kejelasan dan keputusan tentang kedua  kasus yang pernah dilaporkan tersebut.

Slamet Wahyudi Ketua Distrik LSM GMBI Banjarnegara saat ditemui wartawan Rabu (28/1/2026) mengatakan "Kami selaku lembaga sosial kontrol, " karena disini kami menyoroti bahwa diduga beberapa  laporan warga masyarakat yang sudah  laporkan dari beberapa pelapor sudah sekian lama melapor kepada pihak Polres Banjarnegara terkesan berjalan ditempat

Sebagai rasa cinta kami kepada pihak APH yaitu Polres Banjarnegara. "kedatangan kami ini memang bentuknya audensi yang kedua kalinya, dengan inti yang sama menanyakan. 

  "Mengapa beberapa laporan dari masyarakat selaku warga negara kok terkesan berjalan ditempat  dan terkesan berhenti ditempat. "ungkap Slamet.

Kasus yang kami dampingi dan  kawal adalah kasus terkait Notaris inisial TS yang diduga Melakukan. Manipulasi data pembuatan sertifikat tanah, "yang sudah dilaporkan pada Oktober 2024 dan kasus  Penganiayaan yang juga sudah dilaporkan sejak (19/6/2025) lalu yang  sampai sekarang sudah Januari 2026 belum juga ada titik terang dan kepastian hukumnya.

Kami berharap agar kasus tersebut  segera di tindak lanjuti dengan tuntas sehingga masyarakat selaku pelapor  terpenuhi hak haknya 

Terkait audiensi ini memang kami ingin menemui Kapolres dengan tujuan mempertanyakan kinerja pihak Polres Banjarnegara yang menangani kasus tersebut.

  "Dengan lambannya penanganan kasus  yang sudah lama kami kawal tapi belum juga ada kejelasan hukum, "maka dalam kinerjanya memang patut dipertanyakan.

Ada apa hingga Kapolres tidak mau menemui kami, sedangkan kami jauh jauh hari sudah melayangkan surat pemberitahuan lengkap dengan hari jam dan tanggal.  "Namun kami tidak ditemui Kapolres dengan alasan yang disampaikan  pihak polres melalui Ipda Aris munandar Kepala SPKAT Polres Banjarnegara bahwa Kapolres sedang ada kegiatan mitingzom dengan Kapolri.

Kami datang beraudensi ini sudah kedua kalinya dan lagi lagi alasannya dari pihak Kapolres jua sama dengan ketiak audensi yang pertama.

Dalam hal ini kami akan terus mengawal dan mempertanyakan terkait beberapa kasus dampingi dan  kami kawal hingga mendapatkan titik terang dan kejelasan serat  kepastian hukum sesuai dengan  aturan.yang berlaku 

Dan bila apa yang kami harapkan ini belum juga terwujud hak nya masyarakat selaku pelapor,  "maka kami akan terus mempertanyakan.sampai dimana kasus yang kami maksud bergulir dengan jelas dan kepastian hukumnya. 

Masih dilokasi yang sama Kapolres Banjarnegara melalui melalui Ipda Aris Munandar Kepal SPKAT Polres Banjarnegara saatvditemui wartawan Menyampaikan bahwa  "Tadi sudah saya sampaikan kepada teman teman GMBI Distrik Banjarnegara bahwa  "kami dapat perintah dari Bapak Kapolres  untuk menemui  rekan rekan GMBI karena beliau Bapak Kapolres berhalangan ada tugas lain."jelasnya.

  *Dan tadi teman teman GMBI memahami sekali tugas bapak Kapolres, kemudian akan menjadwalkan ulang, dan terkait komunikasi tetap kami kepada rekan rekan GMBI juga tetap berlanjut dan  intens. "Ungkapnya dengan singkat.

Dilokasi yang berbeda Sekertaris LSM GMBI Distrik Banjarnegara saat ditemui di kantor sekretariatnya kepada wartawan mengatakan,  "Kami sangat  menyayangkan audiensi resmi yang telah diajukan dan dijadwalkan secara sah tidak terlaksana tanpa keterangan tertulis dari Kapolres Banjarnegara.

   "Audiensi adalah ruang dialog konstitusional, "bukan intervensi hukum. 

 "Ketidakhadiran tanpa penjelasan mencederai prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik.  "Kami menunggu klarifikasi resmi, "dan bila tidak ada,  "maka LSM GMBI akan menempuh langkah pengawasan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kami berkirim surat resmi dengan biaya swadaya—kertas, tinta, dan ATK dari kantong sendiri, tanpa sepeser pun anggaran negara. "Ironisnya, Polres yang seluruh operasionalnya dibiayai uang rakyat justru enggan membalas surat secara resmi.  "Ini bukan soal hadir atau tidak hadir, "akan tetapi soal etika, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap masyarakat yang dilayani. Tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan beberapa awak media terus akan mengawal jalan nya proses kasus yang pernah dilaporkan sejak ....lalu ya g hingga saat ini belum ada titik terang dan kejelasan.

Red.   Mtj & tim