"Data Bersih, Fakta Kotor" Dugaan Manipulasi Baku Mutu Air Limbah Direksi PT Sunfu Berpotensi Dipidana 12 Tahun Penjara dan Denda Rp 12 Miliar

Purwakarta, 20 April 2026 —

Dugaan skandal lingkungan yang melib

atkan PT SunFu Indonesia kian menguat dan menjadi sorotan publik. Temuan di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian mencolok antara kondisi faktual Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan hasil uji laboratorium yang dilaporkan perusahaan.

Komunitas Madani Purwakarta (KMP) mengungkap bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan dokumen yang dihimpun, IPAL milik PT SunFu Indonesia diduga tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Namun di sisi lain, data baku mutu air limbah (BMAL) justru menunjukkan angka yang sangat rendah dan tidak rasional secara teknis.

Direksi perusahaan berpotensi dijerat pidana penjara hingga 12 tahun dan denda maksimal Rp12 miliar berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Komunitas Madani Purwakarta (KMP) menyampaikan bahwa perkara ini telah memenuhi bukti permulaan yang cukup (prima facie evidence) untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan, berdasarkan hasil temuan lapangan, dokumen administratif, serta data uji laboratorium.

Kasus ini berawal dari dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT SunFu Indonesia, dengan indikasi manipulasi data hasil uji limbah untuk memenuhi standar baku mutu secara administratif, meskipun kondisi pengolahan limbah di lapangan tidak berjalan.

Pihak yang menjadi sorotan utama adalah Direksi PT SunFu Indonesia sebagai penanggung jawab operasional perusahaan. Komunitas Madani Purwakarta (KMP) bertindak sebagai pelapor dan pengawal kasus.

Laporan awal telah disampaikan sejak 30 Oktober 2025 dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan oleh aparat penegak hukum hingga April 2026.

Peristiwa ini terjadi di lokasi operasional PT SunFu Indonesia di wilayah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Menurut KMP, dugaan manipulasi data lingkungan bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana serius. Ketidaksesuaian antara kondisi IPAL yang tidak berfungsi dan hasil laboratorium yang “bersih” mengindikasikan adanya rekayasa sistematis.

“Jika IPAL tidak beroperasi tetapi hasil uji menunjukkan kualitas limbah baik, maka secara teknis itu patut diduga sebagai manipulasi data. Ini persoalan serius,” ujar Ketua KMP, Ir. Zaenal Abidin, MP.

Berdasarkan temuan awal, modus yang diduga dilakukan antara lain: Membiarkan IPAL tidak berfungsi;  Tetap mengalirkan limbah ke lingkungan; Melakukan pencampuran air bersih untuk menurunkan parameter limbah; Menyajikan hasil uji laboratorium yang tidak mencerminkan kondisi riil.

Atas dugaan tersebut, Direktur PT SunFu Indonesia berpotensi dijerat Pasal 98 ayat (2) jo. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman: Pidana penjara hingga 12 tahun dan Denda maksimal Rp12 miliar.

Selain itu, dugaan manipulasi data lingkungan juga berpotensi melanggar ketentuan terkait pemberian informasi yang tidak benar dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam perkembangan terbaru, KMP juga menyoroti sikap tidak kooperatif dari pihak perusahaan. Direktur PT SunFu Indonesia dilaporkan telah dua kali dipanggil oleh penyidik, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Hal ini dinilai dapat menjadi faktor yang memperkuat urgensi peningkatan status perkara ke tahap penyidikan.

KMP mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah tegas:

1. Segera meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan; 

2. Menetapkan konstruksi hukum awal dengan Pasal 98 ayat (2) jo Pasal 116 UU 32/2009 sebagai sangkaan utama;

3. Melakukan penyitaan dan pengamanan alat bukti teknis (IPAL, sampel, dan dokumen BMAL);

4. Memeriksa pertanggungjawaban pidana direksi sebagai penanggung jawab korporasi;

5. Menjamin transparansi dan akuntabilitas proses penanganan perkara.

“Kasus ini adalah ujian nyata bagi penegakan hukum lingkungan. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul terhadap korporasi,” tegas KMP.

KMP menegaskan bahwa apabila tidak terdapat perkembangan hukum yang signifikan dalam waktu yang wajar, pihaknya akan mempertimbangkan upaya hukum lanjutan, termasuk permohonan praperadilan serta pengaduan kepada lembaga pengawas eksternal.

KMP menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap kepatuhan seluruh industri dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta.

Kasus ini diharapkan menjadi momentum penting dalam penguatan penegakan hukum lingkungan hidup di Purwakarta, di Jawa Barat, dan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Red