Tindakan Merekam Wartawan Saat bertugas di nilai melawan Hukum, Pejabat Publik terancam Bui.

JAKARTA - Infonews Terkini. 

Tindakan Pejabat Publik yang merekam Wartawan tanpa izin saat menjalankan Tugas Jurnalistik dinilai berpotensi melanggar Hukum dan dapat berujung pada Ancaman pidana penjara. Praktik tersebut tidak hanya mencederai Kebebasan PERS, tetapi juga  bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia. 

Sejumlah Pakar Hukum, menegaskan bahwa perekaman secara diam-diam terlebih lagi disertai Unsur Intimidasi, Tekanan atau penyalahgunaan  hasil Rekaman, dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan Hukum. Wartawan sebagai Profesi yang dilindungi Undang-Undang memiliki Hak atas rasa aman dan perlindungan Hukum dalam menjalankan Tugas Jurnalistiknya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999,tentang PERS, Kemerdekaan PERS merupakan salah satu wujud kedaulatan Rakyat yang dijamin oleh Negara, Pasal 4 Ayat (1) menegaskan bahwa kemerdekaan PERS dijamin sebagai Hak Asasi warga Negara, Ayat (2) dan (3) juga menyatakan bahwa PERS Nasional tidak dikenakan Penyensoran, Pembredelan, maupun Pelarangan Penyiaran, serta berhak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan Informasi. 

Lebih lanjut, Pasal 18 Ayat (1) UU PERS menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan kerja Jurnalistik dapat di Pidana dengan Pidana penjara paling lama 2 Tahun atau Denda paling banyak Rp. 500 Juta. Perekaman tanpa izin yang berujung pada Intimidasi atau Penghalangan Kerja Wartawan dapat masuk dalam Katagori Pasal ini. 

Selain UU PERS, tindakan merekam Wartawan tanpa persetujuan juga berpotensi dijerat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Tak hanya itu, Apabila perekaman dilakukan untuk menekan, Menakut-nakuti atau merugikan Wartawan secara Psikologis maupun Profesional, perbuatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan Pasal 29 UU ITE tentang Ancaman dan Intimidasi melalui Media Elektronik. 

Dewan PERS sendiri berulangkali menegaskan bahwa Pejabat Publik seharusnya memahami posisi Wartawan sebagai Mitra Demokrasi, bukan sebagai pihak yang patut di curigai atau di Intimidasi. Setiap Sengketa Pemberitaan seharusnya di selesaikan melalui Mekanisme Hak Jawab atau Hak Koreksi, bukan dengan tindakan sepihak yang melanggar Hukum. 

Dengan demikian, Praktik merekam Wartawan tanpa izin, terlebih oleh Pejabat Publik, bukan hanya persoalan Etika, tetapi juga berpotensi menjadi tindak pidana. Aparat Penegak Hukum diharapkan dapat bertindak Tegas demi menjaga Marwah kebebasan PERS dan kepastian Hukum di Indonesia.

Red (Athan)