KARAWANG,INFONEWS -

‎Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) telah merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025 untuk pembangunan infrastruktur pendidikan. Salah satu proyek yang tengah berjalan adalah rehabilitasi ruang kelas di SMPN 1 Jatisari, Desa Jatisari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang.

‎‎Proyek tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga, yakni kontraktor pelaksana CV Bukit Sentosa dengan nilai kontrak sebesar Rp153.124.000. Berdasarkan papan informasi kegiatan, masa pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 90 hari kalender, dimulai pada 8 Agustus hingga 5 November 2025.

‎‎Namun, proyek yang seharusnya menjadi upaya peningkatan sarana pendidikan itu justru menuai sorotan. Pasalnya, dalam proses pengerjaannya, pihak kontraktor dinilai kurang memperhatikan aspek keselamatan kerja serta standar profesionalisme.

‎Pantauan awak media di lokasi pada Kamis (21/08/2025) menunjukkan sejumlah pekerja tidak dilengkapi alat pelindung diri (APD) sebagaimana mestinya. Bahkan, pekerjaan yang mestinya melibatkan tim tenaga kerja dengan standar konstruksi yang layak, di lapangan hanya terlihat dikerjakan oleh tiga orang.

‎Minimnya jumlah tenaga kerja serta ketiadaan APD dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas bangunan hasil rehabilitasi. Apalagi, proyek ini menggunakan anggaran daerah yang notabene berasal dari uang rakyat.

‎‎“Kami khawatir jika pengerjaan seperti ini terus dibiarkan, hasilnya tidak akan maksimal dan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujar salah satu warga sekitar yang enggan disebutkan namanya.

‎‎Salah seorang pekerja bernama Ateng yang berhasil diwawancarai mengaku hanya menggantikan rombongan pekerja lain. Menurutnya, ia bersama dua orang rekan bekerja tanpa kejelasan koordinasi dan pengawasan yang baik.

‎‎"Saya sudah satu minggu kerja di sini. Saya disuruh oleh yang namanya Asep, orang Loji Karawang. Ada juga yang namanya Yaya, tapi saya belum pernah ketemu langsung. Saya kerja sampai magrib terus, sebetulnya mau pulang juga bagaimana, ongkos tidak ada, karena saya orang jauh dari Cilacap, Jawa Tengah,” keluh Ateng.

‎‎Pengakuan pekerja tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa pengerjaan proyek tidak dikelola dengan sistematis. Selain tidak ada kejelasan mengenai siapa mandor atau penanggung jawab lapangan yang mengawasi secara langsung, kondisi pekerja juga tampak memprihatinkan karena harus bekerja hingga malam tanpa fasilitas yang memadai.

‎Proyek rehabilitasi ruang kelas SMPN 1 Jatisari ini seharusnya berada dalam pengawasan ketat, baik dari pihak kontraktor maupun dinas terkait. Namun, realita di lapangan justru menunjukkan lemahnya pengawasan.

‎‎Penggunaan APD merupakan kewajiban sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di bidang konstruksi. Ketidakpatuhan terhadap aturan tersebut bukan hanya membahayakan pekerja, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas hasil bangunan.

‎‎Jika pengerjaan tidak dilakukan secara profesional, bukan tidak mungkin ruang kelas yang direhabilitasi justru cepat rusak, sehingga tujuan utama dari proyek yakni peningkatan mutu sarana pendidikan tidak tercapai.

‎‎Masyarakat berharap agar pihak kontraktor lebih serius dalam melaksanakan tugasnya dan tidak sekadar mengejar target penyelesaian proyek. Selain itu, Disdikpora Kabupaten Karawang sebagai instansi pengguna anggaran diminta melakukan pengawasan lebih ketat, agar kualitas hasil pembangunan sesuai dengan yang diharapkan.

‎Sekolah adalah tempat anak-anak menimba ilmu. Jangan sampai pembangunan yang menggunakan uang rakyat ini asal-asalan, karena yang dirugikan nanti generasi kita juga,” kata seorang wali murid yang menyaksikan pekerjaan tersebut.

‎‎Dengan adanya sorotan ini, publik berharap agar proyek rehabilitasi SMPN 1 Jatisari benar-benar diawasi secara transparan dan akuntabel, sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan di Karawang.

‎

‎Eghi Alam