[Prof. Dr. Gabriel Lele Dikukuhkan Sebagai Guru Besar FISIPOL UGM, HP Management Siap Kolaborasi]

YOGYAKARTA-INFONEWS-TERKINI-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) kembali mencatatkan capaian akademik membanggakan dengan dikukuhkannya Prof. Dr. Gabriel Lele sebagai Guru Besar dalam bidang Tata Kelola dan Kebijakan Publik. Upacara pengukuhan digelar di Balai Senat UGM, Rabu (5/6), dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, sivitas akademika, keluarga, dan kolega Prof. Gabriel.

Dalam pidato ilmiah bertajuk “Democracy Beyond Election: Kebijakan Publik Agonistik sebagai Agenda Transformasi”, Prof. Gabriel menyampaikan kritik tajam terhadap praktik demokrasi yang cenderung terbatas pada pelaksanaan pemilu semata. Ia menegaskan bahwa demokrasi semestinya hidup dalam setiap proses kebijakan publik — dari formulasi, implementasi, hingga evaluasi.

“Pemilu lima tahunan bukanlah satu-satunya manifestasi demokrasi. Kebijakan publik harus menjadi arena demokrasi yang substansial, tempat keberagaman pandangan diuji dan dimaknai setiap hari,” ujar Prof. Gabriel.

Ia juga menyerukan peran strategis universitas untuk menjadi multiversitas — ruang pembelajaran yang menghargai pluralitas dan melahirkan warga negara kritis, bukan sekadar teknokrat. “Kita butuh pendidikan yang memerdekakan, bukan sekadar melatih,” tambahnya.

Pengukuhan Prof. Gabriel turut dihadiri dan disambut hangat oleh Pulung WP dari HP Management & Consultants serta Suharmanto, inisiator Ensiklopedia Digital Toleransi dan Perdamaian. Dalam kesempatan tersebut, keduanya menyampaikan apresiasi dan dukungan atas pemikiran transformatif Prof. Gabriel.

“Prof. Gabriel adalah inspirasi bagi dunia kebijakan publik di Indonesia. Pemikiran beliau membuka ruang baru bagi demokrasi yang lebih inklusif dan progresif. Kami di HP Management siap bersinergi, berkolaborasi, dan mendukung inisiatif-inisiatif kebijakan yang berpihak pada rakyat,” ujar Pulung WP.

Senada dengan itu, Suharmanto menekankan pentingnya membumikan nilai-nilai demokrasi dan toleransi dalam setiap kebijakan publik yang dihasilkan.

“Apa yang disampaikan Prof. Gabriel menjadi pengingat penting bahwa kebijakan publik tidak boleh netral terhadap ketidakadilan. Kami di Ensiklopedia Digital Toleransi dan Perdamaian siap bekerja sama untuk memperluas literasi kebijakan yang berakar pada nilai-nilai perdamaian, pluralisme, dan keadilan sosial,” tutur Suharmanto.

Keduanya menyatakan kesiapan untuk menjalin kolaborasi lintas sektor demi memperkuat praktik kebijakan yang demokratis dan berpihak pada kepentingan publik.

Tak sekadar seremoni, pengukuhan ini menjadi penegasan komitmen FISIPOL UGM untuk terus melahirkan pemikir transformatif yang menjawab tantangan zaman. Gagasan Prof. Gabriel dinilai sangat relevan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya:

SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions): Mendorong tata kelola yang adil dan partisipatif melalui kebijakan agonistik.

SDG 10 (Reduced Inequalities): Mengadvokasi pelibatan kelompok marjinal dalam proses kebijakan.

SDG 4 (Quality Education): Menawarkan reformasi kurikulum kebijakan publik agar lebih reflektif dan inklusif.

Dengan pengukuhan ini, Prof. Gabriel tidak hanya memperkuat posisi akademik UGM di kancah nasional, tetapi juga menyumbangkan pemikiran kritis yang penting bagi masa depan demokrasi dan kebijakan publik Indonesia.

Red: Herman