Mengejutkan, Pihak Pemkot Tanggerang membayar 90 juta perhari untuk 200 ton Sampahnya ke PT Aspek Kumbong.

BOGOR - Infonews Terkini. 

Mengejutkan, Pihak Pemkot Tanggerang membayar 90 juta perhari untuk 200 ton Sampahnya ke PT Aspek Kumbong. 

Berita Yang Mengejutkan dari Pengakuan Pihak Pemkot Tanggerang Selatan dimana Terkait ramainya pemberitaan, justru pihak Pemkot Tanggerang selatan Mengklaim bahwa sudah membayar uang sebesar Rp. 90.000.000,- Untuk buang sampah ke PT Aspek Kumbong cileungsi kabupaten Bogor. 

Dengan Pembayaran Buang Sampah sebesar Rp. 90.000.000,- Perhari ke PT Aspek Kumbong, angka dan nominal yang begitu Fantastis. 

Kades Dayeh (Jamhali BJ) kecamatan cileungsi, sangat menyayangkan sikap PT Aspek Kumbong yang tidak komunikasi atau kordinasi terlebih dahulu terhadap Pemerintah Kabupaten ataupun Pemerintah Setempat. karena menurut Jamhali, ini adalah masalah serius menyangkut Polusi dan pencemaran udara, jadi seharusnya kordinasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan Aktivitas tersebut. 

Karena jumlah 200 Ton Sampah dalam sehari bukan jumlah sedikit, Melainkan itu adalah jumlah yang sangat besar dalam pengiriman Sampah dari Kota Tanggerang Selatan ke PT Aspek Kumbong cileungsi kabupaten Bogor. 

Jadi Saya Minta kepada Pihak PT aspek Kumbong agar segera memberhentikan dahulu aktivitas teesebit, sebelum Masalah ijin dan sebagainya selesai diurus dengan baik, ujar Jamhali. 

Aktivis Kabupaten Bogor (Romi sikumbang) mengatakan, Nominal 90 juta perhari yang diterima oleh PT Aspek Kumbong nominal yang begitu fantastis. menurut romi kalau seprti ini ada Dugaan Aktivitas tersebut dijadikan Ladang bisnis oleh PT Aspek Kumbong Tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Kabupaten ataupun Pemerintah Setempat. 

Lanjut Romi, semua harus diselidiki Keseluruhannya, Mulai dari ijin Untuk pembakarannya sampai Ijin dari lingkungan ataupun Pemerintah setempat. Jika semua itu tidak dilakukan oleh Pihak PT Aspek Kumbong, maka kegiatan tersebut bisa dibilang kegiatan Ilegal karena tanpa adanya Ijin Resmi dari Pemerintah Kabupaten, Dinas Terkait dan Pemerintah setempat.

Red (Ag).