LSM Penjara Desak Transparansi Penanganan Kasus Dugaan Korupsi di Kabupaten Bogor, Desak KPK Untuk Ungkap Aktor Utama.

BOGOR -INFONEWS TERKINI. 

Ketua LSM Penjara Bogor Raya, Romi Sikumbang, akhirnya buka suara terkait dinamika penanganan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. 

Ia menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib menerapkan transparansi penuh sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Menurut Romi, sikap KPK yang dinilai “tidak tegas” oleh publik dan pegiat antikorupsi muncul akibat lambatnya penanganan kasus besar, padahal dalam kegiatan sebelumnya KPK telah mengakui membawa barang bukti uang senilai Rp1,5 miliar.

“Ketika barang bukti sebesar itu sudah diamankan, publik wajar mempertanyakan progresnya. Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban,” tegas Romi dalam keterangannya, Minggu (23/8/2026).

Romi menilai, ketidak jelasan informasi dari KPK berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Kabupaten Bogor. 

Ia menekankan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap dugaan penyimpangan ditangani secara profesional dan tidak berhenti di tengah jalan.

Desakan LSM Penjara kepada KPK

Dalam pernyataannya, Romi menyampaikan tuntutan tegas agar segera umumkan progres penyidikan. Kemudian KPK diminta membuka perkembangan penanganan dugaan pemotongan bonus pegawai Dispenda Kabupaten Bogor. 

"Percepat langkah hukum. Kami dari LSM Penjara menilai tidak boleh ada ruang bagi kera,guan publik terhadap komitmen KPK," tegasnya.

Kemudian Romi juga mendesak agar kasus ini dastikan tidak ada intervensi. Artinya, penanganan kasus harus bebas dari tekanan politik maupun kepentingan pihak tertentu. Romi menegaskan bahwa LSM Penjara Bogor Raya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.

“Kepercayaan publik adalah modal utama pemberantasan korupsi. Jangan sampai hilang hanya karena minimnya informasi,” tutupnya.

Red (Ag)