​Krisis Kepercayaan di Karawang: Saat Warga Desa Pamekaran Menolak "Warisan Jabatan" BPD

KARAWANG,INFONEWS -

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan warga Desa Pamekaran, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang pada Senin 240826 bukan sekadar riak kecil ketidakpuasan lokal. Peristiwa ini merupakan cerminan dari krisis kepercayaan publik terhadap praktik tata kelola pemerintahan desa yang kerap mengabaikan prinsip keterbukaan informasi. Ketika proses rekrutmen Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang notabene merupakan lembaga pengawas kinerja kepala desa berjalan secara tertutup, maka fondasi kedaulatan rakyat di tingkat akar rumput sedang dipertaruhkan.

Secara normatif, BPD memiliki fungsi yang sangat strategis dalam menyusun peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, hingga mengawasi kinerja kepala desa. Oleh karena itu, mekanisme pengisian keanggotaannya wajib berasaskan pada prinsip demokratis, transparan, akuntabel, dan nondiskriminatif.

​Kasus di Karawang ini harus menjadi instropeksi bagi seluruh pemerintah desa di Indonesia. Demokrasi tidak hanya berhenti pada pemilihan umum kepala daerah atau nasional, melainkan dimulai dari kualitas transparansi di tingkat desa.

Transparansi bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan instrumen utama untuk merawat legitimasi sosial. Tanpa keterbukaan, kebijakan apa pun yang dihasilkan oleh BPD akan kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat yang diwakilinya.

Langkah taktis yang harus diambil oleh pihak Kecamatan Banyusari sebagai pengawas tingkat lanjut adalah bersikap progresif. Audiensi yang telah dilakukan harus ditindaklanjuti dengan audit investigatif terhadap mekanisme penjaringan panitia lokal. Jika terbukti cacat prosedur dan melanggar asas keterbukaan, opsi untuk mengulang proses pemilihan secara terbuka adalah langkah mutlak demi memulihkan keadilan sosial.

Pemerintah daerah dan instansi terkait harus memperketat pembinaan serta pengawasan terhadap regulasi pemilihan lembaga desa. Keterlibatan aktif warga melalui transparansi jadwal, persyaratan, dan publikasi terbuka adalah kunci utama agar fungsi checks and balances di desa dapat berjalan optimal.

Eghi Alam