Legislator NasDem Sabil Akbar Tekankan Sinergi Desa dan Provinsi Demi Kesejahteraan Petani Karawang

KARAWANG,INFONEWS – 

Masalah klasik sektor pertanian kembali mencuat dalam agenda Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Sabil Akbar, M.I.P., dari Fraksi Partai NasDem Komisi I. Bertempat di Desa Talunjaya dan Gembongan, Kecamatan Banyusari,Karawang pada Kamis (26/02/2026), pertemuan ini menjadi panggung bagi warga untuk menumpahkan keluh kesah terkait ketergantungan hidup mereka pada sektor agraria yang kian rapuh.

​Kepala Desa Talunjaya H.Maman Durahman

dalam sambutannya menegaskan bahwa mayoritas dari sekitar 3.000 jiwa penduduknya menggantungkan nasib pada sawah. Namun, sebuah realita pahit terungkap: 70% penduduk hanyalah buruh tani, sementara hanya 30% yang memiliki lahan sendiri.

​"Sawah adalah tulang punggung kami. Jika panen melimpah, warga berseri-seri. Namun jika gagal, kemuraman menyelimuti desa," ujar Kepala Desa dengan nada getir.

​Ketergantungan pada satu komoditas tunggal (monokultur) ini dinilai para pengamat sebagai titik lemah ekonomi pedesaan yang belum tersentuh diversifikasi usaha.

​Dalam sesi dialog, mencuat indikasi penurunan kualitas produksi yang diduga akibat dua faktor utama:

1​.Efektivitas Subsidi Pupuk: Warga mempertanyakan kualitas dan ketersediaan pupuk subsidi yang selama ini diterima.

2.​Degradasi Unsur Hara: Muncul kekhawatiran mengenai kondisi tanah yang kian jenuh akibat penggunaan bahan kimia jangka panjang tanpa pemulihan organik yang memadai.

​Warga secara spesifik mengusulkan pengadaan alat mesin pertanian (Alsintan) yang lebih modern dan subsidi yang tepat sasaran agar "sumur makmur" (hasil panen memuaskan) bukan sekadar mimpi di siang bolong.

​Secara edukatif, reses bukan sekadar kunjungan formalitas. Ini adalah mekanisme Checks and Balances di mana legislatif seperti Sabil Akbar menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan eksekutif (Pemerintah Provinsi).

Aspirasi mengenai alsintan dan subsidi pupuk harus dikawal hingga ke meja anggaran. Tanpa pengawalan yang tajam, keluhan petani di Banyusari hanya akan berakhir menjadi tumpukan kertas laporan reses tanpa realisasi konkret di lapangan.

​Sabil Akbar, yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) X Jawa Barat, menyatakan komitmennya untuk membawa persoalan ini ke tingkat provinsi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan legislator dalam memperjuangkan hak-hak petani.

​"Kedatangan kami untuk memastikan bahwa suara masyarakat di pelosok Banyusari tidak terputus. Masalah pertanian adalah masalah kedaulatan pangan kita," tegas Sabil di hadapan tokoh masyarakat dan pemuda.

Eghi Alam