Dana Desa Di pangkas, Kades di Bogor Was-was bercampur pusing, Ini Jawaban Mentri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

BOGOR - Infonews Terkini. 

Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bogor mengaku pusing terhadap Implementasi Program Koprasi Merah Putih (KDMP), Pasalnya selain terkendala penyedian lahan, juga adanya pemotongan Dana Desa (DD) alias bantuan keuangan Tahun Anggaran 2026 yang awalnya 30% kemudian berubah menjadi 58,3% untuk pendanaan KDMP. 

"Di Desa kami tidak tersedia tanah Desa, jadi penyedian lahan untuk gerai Koprasi Merah Putih bikin pusing. Pemanfaatan gedung-gedung pun tidak tersedia, kalau menggunakan lahan yang selama ini dipakai kegiatan Masyarakat, misalnya lapangan Olahraga akan jadi persoalan baru dengan Warga ", ungkap salah seorang Kades di Kecamatan Cisarua, yang namanya enggan disebutkan, Kamis (19/02/2026). 

Ia juga mengatakan, Selain soal tidak adanya ketersedian lahan para Kepala Desa juga menilai Program Strategis Nasional (PSN) Tersebut mempengaruhi tata kelola keuangan Desa yang bersumber dari Dana Desa, ditengah aturan ketat Pemerintah Pusat. Keluhan itu tambahnya , menyusul adanya Peraturan baru yakni Pemangkasan Dana Desa (DD) sehingga dikhawatirkan mengganggu Aktivitas Anggaran yang telah direncanakan. 

" Sebenarnya kami Kepala Desa baik di kecamatan Cisarua maupun di kecamatan lainnya merasa Pusing adanya KopDes Merah Putih. Apalagi jika Dana Desa dijadikan jaminan atau pun ada pemotongan itu akan berdampak terhadap Rencana Pembangunan dan Pelayanan Publik ", imbuhnya. 

Sementara itu Mentri Koprasi (Ferry Juliantono) mengatakan, Kelancaran Pembangunan Fisik Koprasi Desa / Kelurahan Merah Putih (KDMP) Sangat Krusial untuk mendukung ketahanan Pangan Nasional dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di tingkat Desa. Namun ia mengungkapkan masih ada tantangan yang dihadapi terkait ketersedian Lahan. 

" Kami memahami adanya keterbatasan lahan di beberapa Desa dan Kelurahan. Oleh karena itu kami akan segera menyesuaikan Spesifikasi pembangunan Fisik Koprasi agar bisa lebih Fleksibel dan sesuai dengan kondisi Lokal ", Kata Menkop di kantor Kemenko Pangan. 

Sementara itu, Mentri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Yandri Susanto) menekankan, tidak ada Pemotongan Dana Desa, ia mengklaim tengah menyiapkan Formula baru Pengelolaan Dana Desa agar lebih Efektif mendorong Pemerataan Ekonomi. 

" Jadi sebenarnya Dana Desa itu tidak dipotong, tetapi dibuat Formula lain yang tidak sama dengan yang selama ini, dan itu sangat bagus ", Kata Yandri usai Berdialog dengan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) se - Jawa dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI). 

" Kebijakan itu sejalan dengan Asta Cita ke-enam, yakni Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi ", tutupnya.

Red (Athan).