BANJARNEGARA,

INFONEWS -

Warga masyarakat didampingi anggota LSM wilayah Banjarnegara  mempertanyakan dana ketahanan pangan yang diduga diselewengkan oleh oknum Pemdes. (4/9/2023).

Menurut keterangan dari perwakilan masyarakat tersebut, bahwa ia merasa kecewa dalam audensi yang sudah dijadwalkan hari ini,  sebab Kades tidak ada di kantor desa dan hanya di  temui oleh perangkat desa Tlaga saja.

Edy Sukirman kepada awak media mengatakan, "kami mengetahui ada indikasi penyelewengan Dana Desa di Desa Tlaga ini melalui tim kami yang investigasi di lapangan.

"Ternyata di Desa Tlaga ini diduga ada dana ketahanan pangan yang tidak transparan dalam realisasinya kepada publik, dan pada hari ini kami dengan tim juga sudah kroscek ke lapangan,"ucap Edy Sukirman.

Pada saat kroscek kelapangan memang terlihat dan teryata tidak sesuai dengan dana yang di anggaran untuk ketahanan pangan tersebut, seperti kolam ikan dan kambing.

Kami sudah minta data tersebut tapi sampai saat ini belum dikasih, bahkan dari salah satu Perangkat Desa bilang bahwa data tersebut tidak boleh dikasihkan kepada siapapun oleh Kades,"tandasnya.

"Ini sudah melanggar undang-undangan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), karena semuanya harus penuh keterbukaan agar supaya publik tahu, hingga warga masyarakat memahami tentang penggunaan Dana Desa. 

Dan jika tetap tidak ada keterbukaan tidak transparan kami akan lanjutkan kasus ini ke jalur hukum, agar supaya hal ini bisa menjadi pelajaran untuk Pemdes yang lain," ucapnya.

Edy Sukirman perwakilan warga masyarakat menyampaikan bahwa sekali lagi saya katakan, "kami merasa kecewa karena Kepada Desa tidak ada di Balai Desa.

Padahal sebelumnya kami sudah memberi tahu bahwa hari Senin 04/09/2023 kami mau datang bersama LSM yang ada di Banjarnegara, namun setelah kami hadir di balai desa dan menanyakan dimana Kadesnya kepada Pemdes dan di jawab oleh pihak perangkat desa bahwa Kades lagi nganter pengantin ke Kudus.

Kami hanya ditemui oleh  Pemdes Tlaga, Kasi Pemberdayaan dan Pemdes lainya, maka kami betul-betul kecewa luar biasa, kenapa mementingkan mengantar orang mbesan ke Kudus, ini termasuk meninggalkan tugas sebagai Kepala Desa.

Kami mencium aroma dana di selewengkan itu trutama anggaran yang untuk ketahanan pangan, yang di anggarkan 30% dari dana Desa sebesar 260 juta lebih.

Katanya untuk bikin kolam ikan, juga untuk membeli kambing, teryata kolam ikan juga seakan-akan tidak dipelihara ikannya cuman berapa ekor, kambing yang katanya jumlahnya 50 ekor sekarang cuma ada 17 ekor itupun sama anaknya satu.

Makanya kami sebagai warga masyarakat ingin adanya keterbukaan dalam pengelolaan Dana Desa, kamipun bertanya kenapa di tempatkan di bengkok Kades, apa tanah itu di hibahkan? apa disewakan? apa bagaimana?

Tuntutan kami dari warga masyarakat hanya meminta kepada Kepala Desa terbuka dalam anggaran desa ini, dan bilamana ada perencanaan pembangunan yang menggunakan anggaran desa agar bisa transparan,"ungakapnya.

Muhrodin Kasi Pemberdayaan, ketika di wawancarai oleh awak media membenarkan bahwa lahan yang dibuat kolam itu tanah bengkok Kepala Desa.

Dalam pembuatan melibatkan pekerjaan yang dibayar perharinya Rp. 70.000.00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan saat ini dikelola oleh Daryono warga masyarakat.

Ketika awak media menanyakan kenapa Kepala Desa tidak menghadiri audensi tersebut, katanya," tidak tahu dan saya juga tidak dikasih tahu, sehingga Kepala Desa pergi ke Kudus kondangan,"ucapnya.

Ketua BPD Sukirno, saat di konfirmasi awak media mengatakan, "terkait permasalahan pembuatan kolam dan kandang kambing serta pembelian kambing pihaknya sudah pernah menanyakan ke Kepala Desa, namun sampai saat ini tidak pernah dikasih tau terkait sumber dana pembangunan kolam dan kandang kambing serta pembelian kambing, bahkan Kepala Desa seolah-olah tertutup,"jelas Sukirno.

Sukirno menambahkan. bahwa saya tau nya malah dari orang-orang bahwa ada program ketahanan pangan yang digunakan untuk penggemukan kambing dan kolam untuk budidaya ikan.

Selanjutnya Sukirno pun menjelaskan,"jelas saya berkesimpulan bahwa kayaknya Kades ini menyembunyikan sesuatu terkait penggunaan dana ketahanan pangan di Desa Tlaga, Kecamatan Punggelan,"ucap Sukirno

"Kalau saya menyimpulkan bahwa ini di duga bermasalah, karena kalau data itu diminta sama saya selalu gak pernah ada kejelasan, dan bahkan tidak pernah diberitahu. Padahal BPD wajib meminta tapi tidak diberikan, bahkan seolah-olah tidak dilibatkan, kalau seperti ini berarti kurang transparan.

"Jadi mestinya kan setelah perencanaan dan direalisasi  terus kita diberi tau realisasinya, kapan dan berapa nominalnya, dan kegiatannya apa saja.

"Terus kalo sudah selesai berarti kita selaku BPD kan bisa ngecek.

"Saya saja gak pernah dikasih tahu terkait RAB ketahanan pangan tersebut, kalau begitu kan bingung Kades nya saja gak pernah mau transparan.

"Mungkin biar BPD tidak tahu, padahal sebagai BPD kan mewakili seluruh masyarakat dan anggota lain berarti sama saja kalau BPD tidak di anggap agar tidak tahu berarti sama saja pemerintahan di desa ini tertutup 

"Nanti saya akan menghadap ke Kades nya dan akan saya pertanyakan,"ucap Sukirno.

Sampai berita ini di terbitkan pihak Kepala Desa belum dapat ditemui dan belum bisa di mintai keterangan oleh awak media.

Karena Kepala Desa sedang kondangan, acara resepsi di Kudus. Pihak perangkat desa pun juga tidak tau kondangan ketempat kerabat atau ke keluarganya.

"Yang jelas saat perwakilan  masyarakat hadir ke balai desa, Kepala Desa tidak ada di tempat 

Kepala Desa Tlaga sementara belum bisa dikonfirmasi karena menurut para perangkat desa Kades sedang lagi di luar kota, sedang menghadiri acara kondangan

 

Red : Innews team