PURBALINGGA INFONEWS TERKINI. Pengelolaan uang rakyat di lingkungan Pemkab Purbalingga kembali menjadi sorotan, BPK menemukan dua persoalan yang sangat serius: standar pembayaran honorarium dinilai tidak sesuai ketentuan Perpres Nomor 72 Tahun 2025 dan anggaran Bagian Kesra senilai Rp4.051.550.000 salah klasifikasi!
Ini bukan persoalan receh. Ada miliaran rupiah anggaran yang penempatannya dinilai tidak sesuai ketentuan. Lantas, ke mana fungsi pengawasan dan verifikasi anggaran selama ini?
HONORARIUM DISOROT, PERBUP HARUS DIREVISI!
Dalam hal ini BPK menilai standar honorarium dalam Perbup Purbalingga Nomor 38 Tahun 2025 belum selaras dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2025.
Bupati pun direkomendasikan menghentikan pembayaran honorarium yang tidak sesuai ketentuan serta merevisi regulasi daerah tersebut.
PERTANYAANNYA
“Siapa yang menyusun?, Siapa yang mengkaji?, “Dan siapa yang meloloskan aturan itu hingga ditetapkan?
“Apakah sudah ada pembayaran yang terlanjur menggunakan standar bermasalah? Berapa nilainya?
RP4,05 MILIAR SALAH POS! TAPD LOLOS VERIFIKASI?
Temuan tak kalah mencengangkan terjadi di Bagian Kesra Setda Purbalingga.
Anggaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp4.051.550.000 ditempatkan pada Belanja Jasa Kantor. Padahal, menurut BPK, seharusnya masuk kategori Belanja Hibah.
Miliaran rupiah salah klasifikasi. Lantas, bagaimana anggaran sebesar itu bisa lolos dari proses verifikasi TAPD?
BPK meminta TAPD memperketat verifikasi, Pemkab segera memperbaiki klasifikasi anggaran tersebut.
SEKDA DAN KETUA TAPD JANGAN DIAM!
Dua temuan ini bukan sekadar urusan administrasi. Ini menyangkut kepatuhan terhadap aturan dan kualitas pengawasan uang rakyat.
Siapa yang bertanggung jawab atas standar honorarium tersebut? Mengapa anggaran Kesra Rp4,05 miliar salah klasifikasi?Bagaimana pengawasan TAPD dijalankan?Sudah sejauh mana rekomendasi BPK ditindaklanjuti?
Tim redaksi telah berupaya meminta konfirmasi kepada Sekda melalui sambungan WhatsApp. Namun, hingga berita ini diterbitkan belum juga ada jawaban.
BPK sudah membongkar persoalannya. Rekomendasi sudah diberikan. Sekarang jangan berhenti pada revisi dokumen dan janji perbaikan!
Lalu Siapa yang bertanggung jawab?, Sejauh mana p ngawasan Berjalan?, Selanjutnya Kapan Pemkab Purbalingga berani membuka hasil tindaklanjutnya kepada publik.
Uang Rakyat bukan uang pribadi, Pengelolaannya wajib taat pada aturan dan bisa dipertanggung jawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan sejumlah awak media terus akan memantau ketegasan dan transparansi penggunaan anggaran pemerintah kepada publik dari pihak Pemkab Purbalingga.
Red. Mdy Tim innews
