BANJARNEGARA INFONEWS TERKINI. Pengelolaan salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, menjadi sorotan tajam masyarakat dan publik.
Diketahui bahwa Dapur SPPG yang dikelola oleh Yayasan Timur Bangkit Sejati tersebut berada di wilayah RT. 01 RW 03 Desa Twelagiri Kecamatan Pagedongan Banjarnegara
Sorotan tajam tersebut mencuat ke publik diakibatkan sejumlah para pekerja di SPPG tersebut mengeluhkan upah yang sangat minin dan diduga tidak sesuai dengan standar UMR kabupaten setempat, bahkan upah tersebut diduga makin menurun.
Berdasarkan informasi awal yang dihimpun,awak media, dapur SPPG tersebut diduga berada di bawah pengelolaan yayasan yang berasal dari luar daerah.
Persoalan yang menjadi sorotan pekerja dan warga sekitar maupun publik adalah perihal keluhan pekerja juga muncul dengan adanya dugaan pengurangan gaji yang diterima karyawan. dan dalam hal ini sejumlah pekerja disebut merasa keberatan dengan kebijakan pihak pengelola SPPG.
Pekerja menilai bahwa upah atau gaji yang diterimanya tidak sesuai dengan harapan maupun kesepakatan kerja pada sebelumnya.bahkan sorotan tajam tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai mekanisme pengelolaan,dan tanggung jawab yayasan, serta pengawasan terhadap operasional dapur.
Sejumlah pekerja yang meminta untuk tidak disebutkan namanya saat ditemui wartawan mengatakan, “Ya, “dahulu karyawan dibayar dengan nilai Rp110ribu perhari ” “Namun saat ini hanya sebesar Rp 76ribu saja, “Bukanya naik malah turun, “ya kalau seperti ini ya sangat minim lah.”ungkapnya.
Dampak dari pemangkasan upah dan beban kerja yang dinilai tidak seimbang membuat iklim kerja memanas. Dari total 42 orang relawan yang awalnya bertugas, sebanyak 8 orang memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai bentuk protes, sehingga kini tersisa 35 pekerja yang bertahan
Selanjutnya masalah teknis di dapur pun sangat memprihatinkan. Minimnya tenaga koki atau juru masak yang kompeten dikeluhkan membuat operasional dapur kedodoran. Kondisi semacam ini dikhawatirkan berdampak langsung pada kelayakan, higienitas, serta kualitas gizi makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat.
Sejumlah Pekerja lainnya juga mengungkapkan terkait keberadaan tenaga koki atau juru masak yang dinilai belum memadai juga menjadi perhatian. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak terhadap kelancaran operasional dapur dan kualitas pelayanan penyediaan makanan.
Akumulasi persoalan tersebut disebut-sebut memicu ketidakpuasan di lingkungan kerja, berdasarkan informasi yang diterima, beberapa karyawan dikabarkan memilih mengundurkan diri.
Munculnya berbagai keluhan ini perlu menjadi perhatian pihak terkait. Pengelolaan dapur SPPG bukan sekadar persoalan operasional dan keuntungan pengelola, melainkan juga menyangkut pemenuhan standar pelayanan, kesejahteraan pekerja, serta kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Pihak pengelola yayasan perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dugaan pengurangan gaji, sistem perekrutan tenaga kerja, ketersediaan tenaga koki, serta alasan sejumlah karyawan memilih mengundurkan diri.
Masyarakat juga berharap pengelolaan program pemenuhan gizi di Kecamatan Pagedongan dapat berjalan secara transparan, profesional, dan bertanggung jawab, tanpa mengabaikan hak-hak para pekerja maupun kepentingan penerima manfaat.
Hingga berita ini diterbitkan,sementara belum ada tanggapan resmi dari pihak pengelola dan pihak pihak terkait mengenai dugaan tersebut, dan masih terus memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Pihak Redaksi yang menerbitkan berita ini membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak yayasan maupun pengelola dapur SPPG yang bersangkutan.
Red. INNEWS
