BOGOR-INFONEWS TERKINI.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 juta per desa untuk mendukung Program Dayeuh Pajajaran mulai menuai sorotan. Program yang berorientasi pada penataan dan keindahan lingkungan desa tersebut dinilai perlu dievaluasi, terutama menyangkut ketepatan sasaran dan skala prioritas penggunaan uang rakyat.
Di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya sejahtera, muncul pertanyaan mendasar: apakah mempercantik wajah desa harus menjadi prioritas ketika masih ada warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari?
Sejumlah kalangan menilai, pembangunan fisik yang bersifat estetika memang dapat memberikan nilai tambah bagi lingkungan desa. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa pembangunan tersebut tidak mengesampingkan persoalan kemiskinan, kebutuhan pangan, rumah tidak layak huni, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kalau anggaran mencapai Rp300 juta per desa hanya difokuskan untuk mempercantik lingkungan, pemerintah perlu menjelaskan sejauh mana manfaat langsungnya bagi masyarakat. Jangan sampai desa terlihat indah dari luar, tetapi masih ada warganya yang kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari,” ujar seorang warga yang mengamati persoalan sosial, sebut saja Kasim, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari gapura yang megah, pagar bambu yang tertata, lampu jalan, maupun lingkungan yang terlihat menarik. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kesenjangan sosial.
Jangan Hanya Percantik Desa, Abaikan Kondisi Warga Masyarakat.
Program Dayeuh Pajajaran yang mengedepankan penataan kawasan perdesaan perlu disertai ukuran keberhasilan yang jelas. Pemerintah harus mampu menunjukkan manfaat ekonomi, sosial, dan keberlanjutan dari setiap kegiatan yang dibiayai APBD.
Publik juga berhak mengetahui secara terbuka rincian penggunaan anggaran, mulai dari perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), pelaksanaan pekerjaan, hingga hasil pembangunan di lapangan.
Jangan sampai anggaran besar terserap untuk kegiatan yang lebih menonjolkan tampilan fisik, sementara persoalan mendasar masyarakat belum mendapatkan perhatian yang seimbang.
Pemerintah daerah dan pemerintah desa perlu menjawab sejumlah pertanyaan publik: apa indikator keberhasilan program tersebut? Siapa yang paling merasakan manfaatnya? Berapa dampak ekonominya bagi warga lokal? Dan bagaimana pengawasan dilakukan agar penggunaan anggaran benar-benar efektif?
Uang Rakyat Harus Berdampak pada Kesejahteraan
Kritik terhadap Program Dayeuh Pajajaran bukan berarti menolak pembangunan atau penataan lingkungan desa. Namun, setiap kebijakan yang menggunakan uang publik harus memiliki dasar perencanaan yang transparan, manfaat terukur, serta mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan tidak hanya mengejar perubahan wajah desa, tetapi juga memastikan pembangunan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebab, desa yang maju bukan sekadar desa dengan gapura indah, pagar tertata, dan jalan yang bercahaya. Desa yang benar-benar maju adalah desa yang masyarakatnya memiliki kesempatan hidup layak, kebutuhan dasarnya terpenuhi, dan kesenjangan sosialnya terus ditekan.
Jangan sampai wajah desa semakin cantik, tetapi kehidupan rakyat kecil masih jauh dari kata sejahtera.
Red (Ag).
