​Proyek Drainase APBD 2026 di Jatisari Karawang Jadi Sorotan, Mulai dari Metode Pemasangan hingga Minim Pengawasan

‎KARAWANG,INFONEWS -

‎Pembangunan drainase lingkun

gan di Dusun Telarsari RT 002/RW 001, Desa Telarsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menjadi sorotan. Proyek yang menggunakan anggaran APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026 tersebut memiliki nilai kontrak sekitar Rp189,058 juta.

‎‎Berdasarkan papan informasi proyek yang terpajang di lokasi, pekerjaan tersebut tercantum berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang.

‎‎Proyek dengan kode P32 1085413 itu memiliki volume pekerjaan sepanjang 129,50 meter, dengan tinggi konstruksi 0,90 meter pada masing-masing sisi.

‎‎Dalam papan informasi tersebut juga tercantum Nomor SPK 027.2/…/SDA/2026, dengan nilai kontrak sebesar Rp189.058.000. Pelaksanaan pekerjaan dijadwalkan selama 60 hari kalender, mulai 4 September hingga 2 November 2026, dengan kontraktor pelaksana CV Wirasuta Kahuripan.

‎‎Sorotan terhadap proyek tersebut muncul setelah pemantauan langsung ke lokasi pada Senin (14/9/2026).

‎‎Dari hasil pantauan, terdapat bagian pekerjaan pemasangan batu yang terlihat masih berada pada kondisi tanah berlumpur dan terdapat genangan air.

‎‎Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tahapan persiapan dasar konstruksi sebelum pemasangan pasangan batu dilakukan.

‎‎Di lokasi juga tidak terlihat kisdam atau metode pengendalian air pada bagian pekerjaan yang sedang dikerjakan. Kondisi tersebut perlu mendapatkan penjelasan dari pelaksana maupun pengawas proyek, terutama mengenai metode kerja yang digunakan dan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dalam kontrak.

‎‎Namun, temuan visual di lapangan tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan kesimpulan bahwa pekerjaan telah melanggar spesifikasi. Untuk memastikan kualitas dan kesesuaiannya, diperlukan pemeriksaan teknis oleh pihak yang berwenang dan kompeten.

‎‎Selain metode pemasangan batu, penggunaan material pasir juga menjadi perhatian.

‎‎Secara visual, material yang digunakan di lokasi dinilai perlu mendapatkan perhatian. Namun, untuk menentukan apakah material tersebut memenuhi standar atau spesifikasi kontrak, diperlukan pemeriksaan maupun pengujian secara teknis.

‎‎Hal ini penting mengingat drainase merupakan infrastruktur yang berfungsi mengalirkan air dan melindungi lingkungan dari genangan. Kualitas konstruksi akan sangat berkaitan dengan ketahanan dan fungsi bangunan dalam jangka panjang.

‎‎Salah seorang warga di sekitar lokasi turut menyampaikan kekhawatirannya mengenai proses pekerjaan.

‎‎“Coba lihat pekerjaannya, masa pemasangan batu cuma ditancapkan. Di bawahnya juga tidak terlihat diberi adukan. Kalau seperti itu, bagaimana kualitas pekerjaannya?” ujar warga kepada awak media.

‎‎Warga tersebut juga mengingatkan bahwa proyek tersebut menggunakan anggaran pemerintah yang pada akhirnya bersumber dari keuangan daerah.

‎‎“Ini anggaran Pemerintah Kabupaten Karawang, sumbernya dari pajak masyarakat. Kualitas pekerjaan harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai asal jadi karena anggarannya juga besar,” katanya.

‎‎Pernyataan tersebut merupakan pandangan warga dan masih memerlukan klarifikasi dari pihak pelaksana maupun instansi terkait.

‎‎Selain aspek teknis, keberadaan pengawasan di lapangan juga menjadi perhatian.

‎‎Saat ditanya mengenai pengawas proyek, salah seorang pekerja menyebut pengawas bernama Aep pernah berada di lokasi saat survei awal. Namun, menurut keterangan pekerja tersebut, pengawas tidak terlihat kembali ke lokasi setelah itu.

‎‎Sementara mengenai pelaksana lapangan, pekerja tersebut menyebut seseorang bernama Jaya sebelumnya berada di lokasi, tetapi dalam dua hari terakhir tidak terlihat.

‎‎Keterangan tersebut merupakan informasi yang disampaikan pekerja di lapangan dan belum mendapatkan konfirmasi dari pengawas maupun kontraktor pelaksana.

‎‎Dalam pemantauan di lokasi, terdapat pekerja yang disebut tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja secara lengkap.

‎‎Aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan bagian penting dalam pekerjaan konstruksi. Terlebih, aktivitas pembangunan drainase melibatkan pekerjaan galian, material berat, serta kondisi lingkungan kerja yang berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan.

‎Karena itu, penerapan prosedur K3 dan penggunaan alat pelindung diri perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pekerjaan.

‎‎Proyek yang dibiayai APBD merupakan bagian dari pembangunan yang menggunakan uang publik. Karena itu, pengawasan terhadap volume, mutu material, metode pelaksanaan, waktu pengerjaan, keselamatan kerja, serta kesesuaian dengan kontrak merupakan hal yang penting.

‎‎Sorotan masyarakat terhadap proyek bukan berarti menjadi vonis bahwa telah terjadi pelanggaran. Sebaliknya, kritik dan pengawasan publik dapat menjadi bagian dari kontrol sosial agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

‎‎Dengan masa pelaksanaan yang masih berlangsung hingga 2 November 2026, pihak pelaksana dan instansi teknis masih memiliki kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap tahapan pekerjaan apabila ditemukan aspek yang perlu diperbaiki.

‎‎Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Kabupaten Karawang, CV Wirasuta Kahuripan, maupun pihak pengawas belum memberikan keterangan resmi mengenai sejumlah hal yang menjadi sorotan di lapangan.

‎‎Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi Dinas PUPR Kabupaten Karawang, kontraktor pelaksana, pengawas, maupun pihak terkait lainnya.

‎‎Klarifikasi tersebut penting untuk menjelaskan apakah metode pemasangan batu, penggunaan material, pengendalian air, penerapan K3, serta mekanisme pengawasan di lapangan telah sesuai dengan ketentuan kontrak dan standar teknis yang berlaku.

‎‎Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih utuh dan berimbang mengenai pelaksanaan proyek drainase Desa Telarsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang.

‎Eghi Alam