Subang,Infonews –

Pernyataan Kepala Desa (Kades) Margasari, Nanang, yang viral di media sosial terus menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Setelah sebelumnya sejumlah aktivis dan ketua organisasi masyarakat menyampaikan kritik, kini giliran Ketua Umum Jaringan Masyarakat Peduli Subang (Jampes), H. Ader, ikut memberikan respon.

Dalam video yang beredar di platform TikTok, Kades Nanang menyatakan merasa terbebani dengan banyaknya surat dari LSM dan ormas. Ia bahkan menyebut, jika kondisi tersebut terus berlanjut, maka pembangunan di Subang tidak akan maksimal, dan Jawa Barat pun tidak akan menjadi daerah istimewa. Ucapan itu dinilai sebagian pihak sebagai bentuk penolakan terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, H. Ader menegaskan bahwa pernyataan seorang kepala desa seharusnya tidak menimbulkan kegaduhan, apalagi sampai menyinggung keberadaan organisasi masyarakat yang legal dan diakui. “Kepala desa itu ujung tombak pemerintahan. Kata-katanya harus menyejukkan, bukan sebaliknya. Pernyataan seperti itu bisa menimbulkan kesan bahwa pemimpin tidak siap menerima kritik,” ujar H. Ader di Subang, Kamis (11/9/2025).

Menurutnya, surat yang dikirimkan oleh LSM maupun ormas tidak serta-merta dianggap sebagai tekanan. Justru hal itu merupakan mekanisme kontrol sosial agar jalannya pemerintahan di tingkat desa lebih transparan. “Kalau ada LSM yang menyurati pemerintah desa, itu tandanya ada kepedulian. Tidak semua kritik itu menghambat, bahkan bisa menjadi masukan penting untuk perbaikan kinerja,” tegasnya.

H. Ader juga mengingatkan, fungsi organisasi masyarakat diatur dalam undang-undang. Keberadaannya tidak bisa diabaikan begitu saja. “Ormas maupun LSM adalah bagian dari pilar demokrasi. Mereka punya hak untuk menyampaikan aspirasi, mengawasi jalannya pemerintahan, sekaligus mengawal kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Ia pun berharap agar polemik ini tidak berlarut-larut. Menurutnya, langkah terbaik adalah membuka ruang dialog antara pemerintah desa, LSM, dan ormas agar tercipta kesepahaman bersama. “Kalau memang ada surat yang dianggap berlebihan, solusinya bukan dengan mengeluh di depan publik. Lebih baik ada komunikasi langsung, duduk bersama mencari titik temu,” kata H. Ader.

Sementara itu, sejumlah aktivis lokal juga menyuarakan pandangan serupa. Mereka menilai bahwa kades seharusnya bersikap lebih terbuka dan merangkul elemen masyarakat, bukan merasa terbebani. Salah satu tokoh masyarakat Margasari, Dedi Supriatna, menilai polemik ini seharusnya menjadi pelajaran. “Pemerintahan desa jangan alergi kritik. Justru dengan kritik, ada peluang untuk memperbaiki pelayanan kepada warga,” ujarnya.

Kini, publik Subang menunggu bagaimana Kades Nanang akan merespon balik berbagai tanggapan yang muncul. Banyak pihak berharap agar pernyataan yang menimbulkan kontroversi itu segera diluruskan, sehingga hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat bisa kembali harmonis.