Diduga Banyak Penyimpangan, Penerapan Dana Desa Sukamukti Jadi Sorotan Warga.

Diduga  Banyak Penyimpangan, Penerapan Dana Desa Sukamukti Jadi Sorotan Warga. 

SUMEDANG - INFONEWS TERKINI Penerapan anggaran Dana Desa di Desa Sukamukti, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang, tengah menjadi sorotan dan perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Sejumlah warga menilai bahwa berbagai kegiatan

pembangunan yang bersumber dari Dana Desa terindikasi mengalami banyak penyimpangan serta minim keterbukaan kepada publik.

Menurut keterangan salah seorang warga Desa Sukamukti yang enggan disebutkan namanya, hampir setiap pembangunan fisik yang menggunakan anggaran Dana Desa menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.

Warga menilai antara besaran anggaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan desa dengan kondisi fisik bangunan di lapangan tidak sebanding.

“Sejak beberapa tahun terakhir, setiap ada pembangunan dari Dana Desa selalu jadi bahan pembicaraan warga. Bukan tanpa alasan, karena kami melihat langsung hasil pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan anggaran yang seharusnya,” ungkapnya.

Salah satu contoh yang disoroti warga adalah pembangunan sarana dan prasarana air bersih. Menurut warga, proyek tersebut memang terlihat secara fisik ada, namun kualitas, volume pekerjaan, serta hasil akhirnya dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang telah dialokasikan.

Selain itu, pembangunan infrastruktur lainnya juga dinilai memiliki persoalan serupa.

Warga juga menyoroti kurangnya transparansi pemerintah desa dalam menyampaikan informasi terkait penggunaan anggaran Dana Desa. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga laporan pertanggungjawaban dinilai tidak disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat.

“Kami sebagai warga merasa tidak dilibatkan dan tidak mendapatkan informasi yang jelas. Seharusnya anggaran Dana Desa itu terbuka, bisa dilihat dan dipahami oleh masyarakat, bukan malah tertutup,” lanjut warga tersebut.

Atas kondisi tersebut, masyarakat Desa Sukamukti meminta dan menghimbau agar pihak-pihak terkait segera turun tangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara langsung. Warga berharap Inspektorat Kabupaten, aparat penegak hukum (APH), pihak Provinsi Jawa Barat, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melakukan pengecekan dan audit terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Sukamukti.

“Kami berharap Inspektorat, APH, pihak provinsi, bahkan KPK bisa turun langsung ke desa kami. Silakan dicek dan dikroscek semua pembangunan yang menggunakan Dana Desa,” tegasnya.

Lebih lanjut, warga menyatakan kesiapan mereka untuk memberikan keterangan dan data pendukung apabila diperlukan oleh pihak berwenang. Mereka mengaku memiliki sejumlah catatan dan pengamatan terkait pembangunan yang dinilai tidak sesuai antara anggaran yang diterapkan dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes).

“Kami siap menjelaskan apa dan mengapa kami menilai anggarannya tidak tepat. Secara fisik bangunan memang ada, tapi jika dilihat secara detail, kami menduga tidak sesuai dengan anggaran yang tercantum di RAPBDes,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Sukamukti belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan dan sorotan dari masyarakat tersebut. Warga berharap adanya klarifikasi terbuka serta langkah konkret dari pihak berwenang demi terciptanya tata kelola Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Red.      Mdy & tim