SUBANG INFONEWS TERKINI - Pesta demokrasi 2024 sudah mulai ramai, baik peserta Pemilu maupun panitia pemilu.

Tetapi belum semua panitia bekerja dengan baik, hasil pantauan kami dilapangan, masih ada ditemukan kejanggalan didalam Penyelenggara Pemilu tingkat Desa.

Ditemui awak media infonews, salah seorang narasumber yang tidak mau disebutkan namanya, mengeluh dengan kurangnya kerja sama yang baik ditingkat Desa sebagai Panitia Penyelenggara Pemilu dalam hal ini PPS. 

Menurut salah satu narasumber lain yang juga selaku Panitia Penyelenggara Pemilu tingkat Desa, bahwa haknya sampai tanggal 14 juni 2023 belum diterima oleh para Panitia Penyelenggara Pemilu tingkat Desa disalah satu desa dikecamatan Ciasem, karna masih adanya salah satu desa yang belum menyelesaikan SPJ kurang lebih tiga bulan.

Setelah kami konfirmasi lewat telpon ke salah satu anggota PPS Desa Ciasem Tengah, mengatakan bahwa berita tersebut benar adanya dan berjanji untuk menyelesaikan SPJ tersebut dalam waktu dekat

Ketua PPS Ciasem tengah Saepul Bahri juga mengatakan bahwa tugas tersebut adalah tugas Kesekretariatan dan akan menyelesaikan dalam waktu dekat ini.

Sering kami pantau kantor kepanitian ini kosong, tidak ada yang stanby dilokasi, yang semestinya sebagai Panitia Pemilu khususnya kesektariatan sering tidak ditempat dan tertutup pintu kesektariatannya, artinya mereka itu makan gaji buta dari pemerintah, tambah narasumber lainnya.

Demokrasi memang bukan salah satu tatanan yang sempurna untuk mengatur pri kehidupan manusia, namun sejarah dimanapun telah, membuktikan bahwa demokrasi sebagai model kehidupan bernegara memiliki peluang paling kecil dalam menistakan kemanusiaan.

Oleh sebab itu, meskipun dalam berbagai demokrasi negara yang tercinta, tidak banyak ditemukan kata demokrasi, yang sebenarnya para pendiri negara sejak zaman dahulu, berusaha keras menerapkan prinsip prinsip Negara Demokrasi bagi kalangan rakyat indonesia

Sebab pemilu itu, merupakan instrumen pokok dalam menetapkan prinsip prinsip Demokrasi, dan pemilu tidak saja sebagai arena untuk mengapresiasikan kebebasan rakyat dalam memilih pemimpinnya, tetapi juga sebagai arena untuk menilai dan menghukum para pemimpin yang tampil dihadapan rakyat

Namun, kenyataan tersebut mengharuskan dilakukan usaha yang tak henti untuk membangun dan memparbaiki sistem pemilu yang fair, yang mampu menampung kebebasan rakyat dan menjaga kedaulatan rakyat.

Para Penyelenggara Pemilu/panitia pemilu, dituntut agar dapat memahami pilosofi pemilu, tantangan panitia tersebut setidaknya memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis.

Dan pada waktu pembentukan kepanitiaan tingkat desa masih ada tebang pilih, untuk menentukan kepanitiaan itu sendiri.

Bagaimana pemilu ini akan jurdil, dalam hal tahapan perekrutan untuk kesektariatan didesa, sudah berani melabrak ketentuan undang undang pemilu pkpu no 8 tahun 2022, tentang pembentukan dan tata kerja badan adhoc penyelenggara pemilihan umum.

Sekretariat PPS Pemilu 2024 adalah badan sekertariat yang dibentuk untuk membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan pemilu 2024, pemilihan ditingkat Desa/Kelurahan dan anggota sekertariat PPS  yaitu berjumlah tiga orang, yang tentunya berasal dari Aparatur Sipil Negara ASN dan/atau non -ASN yang bekerja dilingkungungan kantor Desa/Kelurahan, minimal Staf Desa/Kelurahan bukan dari salah satu Organisasi Desa/Kelurahan tersebut, Tegas narasumber.

Redaksi andi tawang