Harga Ikan Meledak, PPIP Cicinde Utara Dituding Absen di Tengah Krisis Pedagang

Karawang – Lonjakan harga ikan yang tak terkendali di Cicinde Utara, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, kini berubah menjadi krisis serius bagi para pedagang pindang. Ironisnya, di tengah situasi genting ini, Lembaga Paguyuban Pedagang Ikan Pindang (PPIP) justru dinilai tidak menunjukkan keberpihakan nyata.

Harga bahan baku utama melonjak drastis dalam waktu singkat. Ikan tongkol yang sebelumnya Rp17.000 per kilogram kini tembus Rp30.000, sementara ikan deles meroket dari Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan ini praktis melumpuhkan daya beli pedagang dan menekan margin hingga nyaris habis.

Sejumlah pedagang mengaku terpaksa mengurangi produksi, bahkan ada yang mulai menghentikan aktivitasnya karena tidak sanggup menanggung biaya bahan baku. Situasi ini memperlihatkan betapa rapuhnya perlindungan terhadap pelaku usaha kecil di sektor tersebut.

Di tengah kondisi tersebut, PPIP yang seharusnya menjadi garda terdepan justru dianggap tidak hadir. Tidak ada langkah konkret, tidak ada komunikasi terbuka, dan tidak ada upaya nyata yang dirasakan langsung oleh para pedagang.

“Kalau lembaga hanya ada saat acara seremonial, tapi hilang saat pedagang terjepit, ini patut dipertanyakan. Kami butuh pembelaan, bukan simbol,” ujar salah satu pedagang dengan nada kecewa.

Kritik lebih keras dilontarkan oleh aktivis muda Cicinde, Amat Zakaria, S.H. Ia secara terbuka mempertanyakan legitimasi dan fungsi PPIP di tengah krisis ini.

“Jangan hanya banyak pencitraan. Ini bukan soal tampil atau tidak, tapi soal fungsi. Kalau lembaga tidak bisa bekerja saat kondisi genting seperti ini, maka wajar jika publik mempertanyakan keberadaannya,” tegasnya.

Ia bahkan menilai, jika PPIP terus pasif, maka bukan hanya kinerjanya yang dipersoalkan, tetapi juga komitmennya terhadap para pedagang yang selama ini diatasnamakan.

Hingga berita ini diturunkan, PPIP belum memberikan tanggapan resmi atas melonjaknya harga ikan maupun keluhan para pedagang. Ketiadaan respons ini semakin memperkuat kesan bahwa lembaga tersebut tidak siap menghadapi krisis.

Situasi ini kini berkembang menjadi tekanan publik yang semakin kuat: jika PPIP tidak segera turun tangan dengan langkah nyata, maka desakan evaluasi hingga pembenahan total lembaga menjadi sesuatu yang sulit dihindari.

Red by innews