KARAWANG,INFONEWS –
Pelaksanaan pembangunan infrastruktur turap saluran air di Dusun Kalen Jeruk RT 01 RW 02, Desa Sukamekar, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menjadi sorotan. Proyek yang disebut menggunakan anggaran Pemerintah Kabupaten Karawang pada akhir tahun anggaran 2026 tersebut menuai pertanyaan dari masyarakat terkait kualitas pengerjaan dan keterbukaan informasi proyek.
Berdasarkan hasil pemantauan awak media di lokasi pada Jumat (20/11/2026), ditemukan sejumlah kondisi pekerjaan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dan penjelasan dari pihak pelaksana maupun instansi teknis terkait.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah kondisi saluran yang terlihat masih terdapat lumpur. Selain itu, proses pemasangan batu pada bagian konstruksi turap juga dipertanyakan karena dari pengamatan di lapangan, batu terlihat dipasang pada area galian yang masih berlumpur.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tahapan pekerjaan, khususnya persiapan dasar konstruksi sebelum pemasangan material dilakukan. Sebab, pekerjaan turap saluran air tidak hanya membutuhkan pemasangan batu, tetapi juga harus memperhatikan kondisi tanah dasar, sistem pondasi, komposisi adukan, serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Dalam pekerjaan konstruksi, tahapan persiapan merupakan bagian penting untuk menunjang kekuatan dan ketahanan bangunan. Karena itu, perlu dipastikan apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai metode kerja, gambar perencanaan, spesifikasi teknis, serta ketentuan dalam kontrak.
Seorang warga bernama Amir menyampaikan keberatannya terhadap kondisi pekerjaan yang dilihatnya. Ia berharap pembangunan infrastruktur yang menggunakan uang negara tidak dikerjakan secara asal-asalan.
”Coba lihat saja, Pak, pekerjaannya seperti itu. Mestinya sebelum pemasangan batu, bagian pondasinya digali dan dipersiapkan terlebih dahulu. Lumpur yang ada juga harus dibersihkan, jangan langsung dipasang begitu saja,” ungkap Amir.
Menurutnya, masyarakat tentu mengharapkan pembangunan turap saluran air dapat memberikan manfaat jangka panjang, terutama dalam menjaga kondisi saluran dan mencegah potensi kerusakan akibat konstruksi yang tidak sesuai standar.
Ia juga menyoroti tidak terlihatnya papan informasi proyek di sekitar lokasi pekerjaan.
”Kami juga tidak melihat papan informasi proyek. Kalau ada papan informasi, masyarakat bisa mengetahui berapa anggarannya, panjang dan tinggi turap, kedalaman galian, serta siapa pelaksananya. Kami sebagai masyarakat berhak mengetahui informasi tersebut,” tambahnya.
Tidak adanya papan informasi proyek yang terlihat di lokasi menjadi persoalan tersendiri dari sisi keterbukaan informasi publik.
Dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah, informasi mengenai kegiatan, sumber anggaran, nilai kontrak, volume pekerjaan, waktu pelaksanaan, serta identitas pelaksana merupakan informasi penting yang perlu dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Transparansi tersebut bukan sekadar formalitas administratif. Papan informasi proyek juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan agar berjalan sesuai perencanaan dan spesifikasi teknis.
Terlebih, anggaran pembangunan bersumber dari keuangan negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah hasil pekerjaan sebanding dengan anggaran yang dialokasikan.
Karena itu, pihak pelaksana maupun dinas teknis terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai nilai anggaran, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, serta mekanisme pengawasan yang dilakukan.
Saat awak media mencoba meminta keterangan kepada salah seorang pekerja di lokasi, yang bersangkutan menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut baru berjalan. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara terperinci mengenai pihak yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.
”Saya hanya orang kerja, tidak tahu ini pekerjaan siapa,” jawabnya singkat.
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai identitas pelaksana dan penanggung jawab teknis pekerjaan masih perlu ditelusuri lebih lanjut melalui instansi terkait.
Pihak pemerintah desa, kecamatan, dinas teknis, konsultan pengawas, maupun pelaksana kegiatan diharapkan dapat memberikan klarifikasi mengenai kondisi pekerjaan tersebut.
Jika ditemukan tahapan pekerjaan yang belum sesuai spesifikasi, evaluasi dan perbaikan perlu dilakukan sebelum pekerjaan dinyatakan selesai dan diserahterimakan.
Pengawasan tidak seharusnya hanya berorientasi pada penyelesaian proyek secara administratif, tetapi juga harus memastikan kualitas fisik bangunan benar-benar memenuhi standar teknis dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Uang negara harus menghasilkan pembangunan yang berkualitas, bukan sekadar pekerjaan yang selesai secara fisik. Oleh karena itu, transparansi, pengawasan, dan tanggung jawab pelaksanaan menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai pekerjaan tersebut. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan agar informasi yang disajikan tetap berimbang dan sesuai prinsip jurnalistik.
Eghi Alam





