JAKARTA-INFONEWS TERKINI.
mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo kini berstatus tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Karena statusnya itu, ia perlu menjalani sidang etik.
Namun sebelum sidang bisa digelar, aturan persidangan ini harus disiapkan lebih dulu.
Untuk itu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian, atau Perpol, Nomor 4 Tahun 2026.
Aturan ini diundangkan pada 16 November lalu.
Polri sendiri mengakui, sidang etik Listyo Sigit menjadi salah satu pertimbangan utama perubahan aturan tersebut.
“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir kepada,Rabu (18/11/2026)
Lalu, apa sebenarnya isi Perpol ini? Apa saja yang berubah, agar sidang etik tersebut bisa digelar.
Pertama, soal banding. Di aturan lama, banding bisa diajukan oleh pelanggar, bahkan juga oleh istri atau suami, anak, dan orang tuanya.
Sekarang hak tersebut dibatasi. Hanya pelanggar sendiri yang boleh mengajukan banding.
Kedua, terkait gelar perkara. Aturan baru mewajibkan hasil audit investigasi untuk ditindaklanjuti dengan gelar perkara, yang melibatkan beberapa fungsi di Polri, mulai dari pengawasan, hukum, hingga profesi dan pengamanan.
Ketiga, terkait surat panggilan pemeriksaan. Sebelumnya, surat harus sampai paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan.
Sekarang, batasnya menjadi tiga hari kalender. Artinya, hari Sabtu dan Minggu ikut dihitung.
“Perubahan frasa hari kerja berubah menjadi hari kalender, artinya hari Sabtu dan Minggu dihitung,” ujar Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.
Keempat, terkait pangkat anggota majelis sidang etik, yang disebut KKEP.
Dalam aturan sebelumnya, pangkat mereka harus sama atau lebih tinggi dari polisi yang disidang.
Sekarang, anggota majelis boleh berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawahnya.
Jadi, perwira yang pangkatnya lebih rendah kini boleh ikut menyidangkan.
Kelima, soal kehadiran di sidang. Sebelumnya, terduga pelanggar wajib hadir langsung.
Kini, ia boleh mengikuti sidang lewat media elektronik seperti Zoom, selama disetujui Ketua KKEP.
Keenam, aturan tentang pangkat juga berlaku untuk majelis sidang banding, dengan ketentuan yang sama.
Ketujuh, soal penempatan polisi di tempat khusus. Sebelumnya, batas waktunya paling lama 30 hari kerja.
Setelah perubahan, paling lama 20 hari kalender. Perubahan ini disebut menyesuaikan dengan KUHAP.
Kedelapan, terkait perubahan serupa juga muncul di pasal lain. Batas penempatan di tempat khusus kembali dipangkas, dari 30 hari kerja menjadi 20 hari kalender.
Dan terakhir, soal syarat pemecatan tidak dengan hormat. Aturan baru menegaskan bahwa ketentuan ini berlaku bagi tindak pidana dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih.
Dengan tambahan kata “atau lebih”, kasus yang ancamannya di atas lima tahun pun ikut tercakup.
Red (Ag).






