KARAWANG,INFONEWS –
Pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur drainase di jalur Jalan Raya Cikalong–Cilamaya, tepatnya di Kampung Karang Anyar, Desa Jatiragas, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, menjadi perhatian setelah ditemukan sejumlah hal yang perlu mendapat penjelasan dari pihak terkait.
Proyek yang tengah dikerjakan menjelang akhir tahun anggaran 2026 tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur dan sistem saluran drainase. Namun, pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah semestinya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik pekerjaan, tetapi juga harus mengedepankan transparansi, keselamatan kerja, serta kenyamanan masyarakat.
Berdasarkan pantauan awak media saat melakukan kontrol sosial pada Minggu (15/11/2026), di lokasi pekerjaan belum terlihat papan informasi proyek yang memuat identitas kegiatan, nilai anggaran, sumber pendanaan, volume pekerjaan, waktu pelaksanaan, maupun nama kontraktor pelaksana.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi kepada masyarakat. Padahal, papan informasi proyek merupakan salah satu sarana penting agar publik dapat mengetahui secara jelas kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan di lingkungan mereka.
Selain persoalan transparansi, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi perhatian. Di sekitar lokasi pekerjaan, belum terlihat rambu-rambu peringatan atau pengamanan yang memadai untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan.
Material hasil galian yang dikeruk menggunakan alat berat tampak berada di sisi ruas jalan dan berpotensi mengganggu ruang gerak pengguna jalan, baik pengendara sepeda motor, mobil maupun pejalan kaki.
Situasi tersebut perlu menjadi perhatian serius, mengingat Jalan Raya Cikalong–Cilamaya merupakan jalur yang digunakan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Tanpa pengaturan lalu lintas dan pengamanan area kerja yang memadai, keberadaan material galian berpotensi menimbulkan gangguan bahkan risiko kecelakaan.
Persoalan lain yang turut ditemukan di lokasi adalah adanya pipa saluran air PDAM yang mengalami kebocoran dan mengakibatkan air menggenangi area galian. Kondisi ini perlu segera ditangani melalui koordinasi antara pelaksana proyek dengan pihak pengelola jaringan air bersih agar tidak menimbulkan kerugian maupun mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Salah seorang warga Jatisari, Katma, menyayangkan belum terlihatnya papan informasi kegiatan di lokasi pembangunan drainase tersebut.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui informasi mengenai proyek pemerintah, termasuk besaran anggaran, panjang pekerjaan, serta spesifikasi teknis pembangunan.
”Ini pekerjaan dinas, kenapa tidak dipasang papan proyek? Nilai anggarannya berapa, panjangnya berapa, dan kedalaman pengerjaannya berapa? Jangan sampai masyarakat tidak tahu. Sekarang pembangunan atau proyek yang didanai pemerintah harus terbuka. Kami sebagai rakyat perlu tahu,” ungkap Katma.
Pernyataan warga tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur yang bersumber dari uang negara bukan semata-mata urusan pemerintah dan kontraktor. Masyarakat juga memiliki hak untuk memperoleh informasi serta ikut mengawasi pelaksanaannya.
Dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran pemerintah, keterbukaan informasi dan keselamatan kerja merupakan dua aspek penting yang tidak seharusnya dipandang sebagai pelengkap administrasi semata.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, aspek keselamatan kerja juga harus diperhatikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta ketentuan terkait keselamatan konstruksi.
Karena itu, pihak pelaksana pekerjaan perlu memastikan adanya pengamanan area proyek, pemasangan rambu peringatan, pengaturan material galian, serta langkah antisipasi terhadap potensi bahaya bagi masyarakat dan pengguna jalan.
Apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan melalui pihak ketiga atau kontraktor, pengawasan dari dinas teknis selaku penanggung jawab kegiatan juga menjadi hal penting. Pengawasan tidak semestinya hanya berfokus pada progres penyelesaian fisik, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap spesifikasi teknis, administrasi pekerjaan, transparansi, dan standar keselamatan.
Temuan di lapangan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi dinas terkait untuk memastikan apakah pelaksanaan proyek drainase di Desa Jatiragas telah berjalan sesuai ketentuan dan standar pekerjaan konstruksi.
Publik setidaknya perlu mendapatkan penjelasan mengenai nilai kontrak, sumber anggaran, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, jangka waktu pelaksanaan, serta identitas perusahaan atau kontraktor pelaksana apabila pekerjaan tersebut dikontraktualkan.
Kejelasan informasi tersebut penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas pembangunan sekaligus memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.
Sebab, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari selesainya pekerjaan fisik. Kualitas hasil pekerjaan, keselamatan masyarakat, kepatuhan terhadap aturan, dan keterbukaan penggunaan anggaran juga merupakan indikator penting dalam penyelenggaraan pembangunan yang bertanggung jawab.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak dinas terkait maupun pelaksana proyek belum memberikan keterangan atau klarifikasi resmi mengenai belum terlihatnya papan informasi proyek, pengamanan K3, serta kebocoran pipa PDAM di lokasi pekerjaan.
Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya kepada dinas terkait, kontraktor pelaksana untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab guna memenuhi prinsip keberimbangan informasi serta memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Eghi Alam
