KARAWANG,INFONEWS –

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Pemilihan (Dapil) V Kabupaten Karawang berlangsung di Aula Kecamatan Banyusari pada Selasa (18/2/2025). Musrenbang kali ini mengusung tema "Menyiapkan Potensi Keunggulan Kabupaten Karawang" dan mencakup lima kecamatan, yaitu Cikampek, Kotabaru, Jatisari, Banyusari, dan Tirtamulya.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota DPRD Karawang H. Pendi Anwar, S.E (Demokrat) dan H. Erick Heryawan, S.E (Nasdem), perwakilan dari Dinas Perhubungan dan Dinas Pertanian, Ketua Tim Monitoring Kabupaten Musrenbang Dapil V Dadan Nudiansyah, S.I.P, serta para Camat, Kepala Desa, tokoh masyarakat, Karang Taruna, TKSK, Ketua MUI, dan elemen lainnya.

Plt Camat Banyusari, Drs. Iwan Ridwan F., menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan desa dalam memastikan pembangunan yang merata. Ia menekankan bahwa dengan adanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), setiap desa minimal mendapatkan dua program pembangunan setiap tahun.

"Sebelum adanya SIPD, ada desa yang mendapatkan banyak program, sementara ada yang tidak sama sekali. Dengan sistem ini, semua desa minimal akan mendapatkan dua program pembangunan," ungkapnya.

Ketua Tim Monitoring Kabupaten Musrenbang Dapil V, Dadan Nudiansyah, S.I.P, menjelaskan bahwa dalam dua tahun terakhir, setiap desa mengajukan tujuh usulan, mencakup infrastruktur, ekonomi, dan sosial. Dari tujuh usulan tersebut, minimal dua program dipastikan terealisasi setiap tahunnya.

Ia juga menyinggung Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Meski ada pembatasan dalam beberapa sektor, Dadan memastikan bahwa program yang langsung menyentuh masyarakat tetap diprioritaskan.

"Kami pastikan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat tetap berjalan sesuai kebutuhan dan prioritas," tegasnya.

H. Pendi Anwar, S.E, dari Fraksi Demokrat, mengungkapkan bahwa DPRD Karawang sedang membahas perubahan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) guna meningkatkan efisiensi. Beberapa dinas direncanakan untuk digabung, seperti Dinas Pendidikan dengan Dinas Kebudayaan serta Dinas Pariwisata dengan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Ia juga menyoroti dampak Inpres 1/2025 terhadap belanja daerah, yang diperkirakan bisa menghemat Rp200-300 miliar untuk dialokasikan ke program prioritas.

Sementara itu, H. Erick Heryawan, S.E, dari Fraksi Nasdem, menekankan pentingnya pembangunan yang seimbang di sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan.

"Jika pembangunan infrastruktur, sosial, dan ekonomi dapat diwujudkan secara maksimal, manfaatnya akan sangat terasa bagi masyarakat desa," ujarnya.

Kepala Desa Kalijati, Kecamatan Jatisari, yang juga Ketua PAPDESI Kabupaten Karawang, Deny Supriyatna, S.E, menyoroti kebutuhan pembangunan Puskesmas di Kecamatan Banyusari. Menurutnya, sudah 39 tahun wilayah tersebut belum memiliki Puskesmas yang memadai, padahal kebutuhan fasilitas kesehatan sangat mendesak.

Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan Universal Health Coverage (UHC) di Karawang yang mewajibkan minimal satu tahun kependudukan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis. Deny berharap ada kebijakan khusus bagi warga yang mengalami keterbatasan fisik atau kondisi ekonomi sulit.

"Kami berharap masih ada kebijakan yang lebih fleksibel untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan," ungkapnya.

Musrenbang Dapil V ini menjadi momentum strategis dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Karawang. Dengan sinergi berbagai pihak, diharapkan pembangunan dapat berjalan lebih merata dan berkeadilan.

Red : Eghi Alam