KARAWANG,JATISARI -

Anggota DPRD Karawang dari Partai Gerindra, H. Moch Dimyati, S.E, menggelar reses di Aula UPTD Pertanian Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), kelompok tani se-Kecamatan Jatisari, konstituen, kordes Partai Gerindra, koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), serta tokoh masyarakat. Kamis (13/02/2025)

Dalam pertemuan tersebut, Dimyati menyoroti berbagai isu strategis, terutama terkait regulasi distribusi obat-obatan dan penguatan sektor pertanian. Ia menegaskan bahwa setiap obat yang masuk ke wilayah harus mendapatkan izin dari dinas terkait guna memastikan kualitasnya.

"Jadi tolong itu obat-obatan yang masuk ke wilayah kami harus izin dulu ke dinas, apakah berkualitas atau tidak. Jangan sampai ada barang yang bukan obat-obatan justru beredar di masyarakat," tegas Dimyati.

Selain itu, ia menyoroti peran media dalam menyebarluaskan informasi yang akurat serta peran DPRD dalam menyusun regulasi dan mengawasi anggaran agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam pembahasannya, Dimyati juga mengangkat isu kebijakan pertanian yang menjadi perhatian utama pemerintah, khususnya dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan. Ia mengapresiasi program-program baru dari pemerintah pusat, termasuk alokasi anggaran besar untuk sektor pertanian.

"Hari ini Pak Prabowo berbicara tentang ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Ini artinya ekonomi harus kita jemput dengan berbagai kebijakan yang mendukung produksi dan distribusi hasil pertanian," jelasnya.

Ia juga menegaskan pentingnya peran BUMDes dan koperasi dalam mendukung distribusi hasil pertanian secara lokal sebelum bergantung pada pasokan dari luar daerah.

"BUMDes, kelompok tani, dan koperasi harus berperan aktif dalam mendistribusikan hasil pertanian sebelum mengandalkan pasokan dari luar. Ini agar ekonomi desa juga bisa berkembang," lanjutnya.

Di sisi lain, Koordinator PPL, Solihin SP, MP, turut memberikan pemaparan mengenai kondisi pertanian di Kecamatan Jatisari. Ia menjelaskan bahwa luas lahan pertanian di wilayah tersebut mencapai 4.106 hektare dengan berbagai program yang sudah berjalan.

"Alhamdulillah, semua program tercover dengan baik, termasuk LKK (Lembaga Keuangan Kecil) yang bahkan melebihi target. Kami juga memiliki 14 Gapoktan sesuai jumlah desa dengan total anggota sekitar 190 kelompok tani," ungkap Solihin.

Solihin juga membahas potensi pertanian di wilayahnya, termasuk adanya peluang untuk meningkatkan intensitas tanam hingga tiga kali dalam setahun dengan memanfaatkan sumber air dari sungai dan sistem pemanasan tertentu.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pengembangan Kampung Bebek sebagai pusat peternakan dan edukasi, meskipun saat ini masih menghadapi kendala dalam pengembangan lebih lanjut.

"Kami berharap ke depannya ada program lanjutan untuk mendukung Kampung Bebek, sehingga dapat berkembang menjadi pusat edukasi peternakan," tambahnya.

Dalam diskusi, Solihin juga menjelaskan pentingnya penggunaan pupuk secara efisien agar tetap menguntungkan petani.

"Penggunaan pupuk organik dan kombinasi dengan pupuk kimia harus diperhatikan. Jika mengikuti standar 1 ton per hektare, maka biaya yang dikeluarkan petani cukup tinggi. Oleh karena itu, kita mendorong penggunaan 80 kg per hektare agar lebih efisien dan tetap menguntungkan petani," jelasnya.

Menutup sesi reses, Dimyati menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

"Regulasi harus dikomunikasikan dengan baik agar masyarakat memahami dan dapat merasakan manfaatnya," pungkasnya.

Acara reses ini menjadi momentum penting bagi petani dan pemangku kepentingan di sektor pertanian untuk menyampaikan aspirasi mereka, dengan harapan dapat menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan ke depan.

Red : Eghi Alam