BOGOR-INFONEWS TERKINI.
Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mewacanakan kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi calon kepala desa dalam pelaksanaan Pilkades mendatang.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Hadijana, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan pembahasan bersama Inspektorat, sekaligus menyiapkan surat edaran dan menyusun Peraturan Bupati (Perbup). Namun, realisasi kebijakan tersebut masih menunggu persetujuan Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Persoalan ini bukan hal baru. Pada 2023, kewajiban LHKPN bagi kepala desa sempat menjadi perhatian melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK. Namun, pelaksanaannya belum berjalan karena belum tersedia Perda maupun Perbup sebagai landasan hukum.
Ironisnya, hingga November 2026, regulasi tersebut belum juga diterbitkan. Kini, wacana serupa kembali mencuat menjelang pelaksanaan Pilkades.
Warga berharap Bupati Bogor tidak sekadar memberikan persetujuan atas rencana tersebut, tetapi juga segera mendorong penerbitan regulasi yang jelas dan mengikat.
Sebab, transparansi harta kekayaan kepala desa merupakan bagian penting dari pengawasan publik dan upaya mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan pemerintahan desa.
Publik kini menunggu langkah konkret Bupati Rudy Susmanto. Jangan sampai kewajiban transparansi yang sudah diwacanakan sejak 2023 kembali berhenti sebatas rencana.
Red (Ag).
