Beranda / Uncategorized / Proyek APBD Purbalingga Jadi Sorotan Publik, Dugaan Jatah Dewan Dan Fee 10 Persen Mencuat, Nama Oknum Anggota Dewan Fraksi PKS Disebut Sebut

Proyek APBD Purbalingga Jadi Sorotan Publik, Dugaan Jatah Dewan Dan Fee 10 Persen Mencuat, Nama Oknum Anggota Dewan Fraksi PKS Disebut Sebut

PURBALINGGA INFONEWS TERKINI.

Pengelolaan proyek fisik APBD Kabupaten Purbalingga menuai sorotan. Tim investigasi sejumlah awak media menghimpun informasi mengenai dugaan pembagian paket proyek bernilai di bawah Rp150 juta per titik kepada sejumlah anggota dewan koalisi.

Lebih serius lagi, muncul dugaan adanya fee 10 persen bagi anggota dewan yang mendapatkan paket tetapi tidak mengerjakan langsung.

Jika terbukti, praktik ini berpotensi menimbulkan persoalan serius terkait transparansi, konflik kepentingan, dan tata kelola anggaran daerah.

NAMA OKNUM ANGGOTA DEWAN FRAKSI PKS IKUT DISEBUT
Dalam penelusuran, seorang anggota DPRD Purbalingga mengaku mengetahui adanya proyek yang disebut dikerjakan oleh salah satu oknum anggota dewan dari Fraksi PKS.

Anggota dewan lainnya juga memberikan pernyataan: “Kalau saya memang dapat. Jujur, saya kasihkan anak-anak biar mereka yang mengerjakan. Kalau yang lain memang dikerjakan salah satu dewan.”

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan: apakah anggota dewan benar-benar terlibat sebagai pelaksana proyek APBD, dan bagaimana mekanisme pemberiannya?

Nama pihak yang disebut belum dapat dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran.

CHY BELUM MEMBERIKAN KLARIFIKASI
Sejumlah Media telah menghubungi CHY untuk meminta konfirmasi terkait dugaan keterlibatan dalam pengerjaan proyek tersebut.
Saat dikonfirmasi CHY melalui WhatsApp:
menjawab “Saya belum ada waktu, nanti saya kabari.”

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan substantif dari yang bersangkutan.tim redaksi tetap membuka ruang hak jawab.

LIMA PERTANYAAN YANG WAJIB DIJAWAB

  1. Benarkah ada paket proyek yang diduga dibagikan kepada anggota dewan?
  2. Siapa yang menentukan penerima paket pekerjaan?
  3. Benarkah ada praktik fee 10 persen?
  4. Apakah proses pengadaan sesuai aturan?
  5. Apakah ada konflik kepentingan antara fungsi pengawasan DPRD dan pelaksanaan proyek?

INSPEKTORAT DAN APH HARUS TURUN TANGAN
Dalam hal ini Sejumlah media mendesak Inspektorat dan aparat penegak hukum menelusuri informasi tersebut secara objektif.

Periksa dokumen pengadaan, kontrak, pelaksana pekerjaan, pembayaran, serta dugaan aliran fee. Jangan berhenti pada klarifikasi lisan. Jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai hukum tanpa pandang bulu.

APBD BUKAN JATAH POLITIK!
Uang rakyat bukan milik partai, koalisi, ataupun anggota dewan.

DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Karena itu, dugaan keterlibatan anggotanya dalam proyek APBD harus dijelaskan secara terbuka.

-Siapa yang membagi?
-Siapa yang menerima?
-Siapa yang mengerjakan?
-Dan ke mana dugaan fee 10 persen
mengalir
?

APBD untuk rakyat atau Kepentingan Politik,

Awak media akan terus menelusuri persoalan ini dan membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.

RAKYAT BERHAK TAHU. APBD WAJIB TRANSPARAN. JANGAN BIARKAN UANG RAKYAT MENJADI AJANG KEPENTINGAN SEGELINTIR ORANG!

Red. Mdy tim innews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *