JAKARTA-INFONEWS TERKINI.
Dewan Pers Menegaskan Pentingnya penggunaan Nama Media massa yang tidak menyerupai,mencatut,atau memanfaatkan Nama Lembaga Negara,Instansi Pemerintah,maupun Aparat Penegak Hukum.Hal ini menjadi perhatian serius bagi Wartawan dan perusahaan Media agar identitas Media dibangun secara Profesional,Independen dan tidak menimbulkan Kesan seolah-olah memiliki keterkaitan atau menjadi Juru Bicara resmi institusi tertentu.
Dewan Pers seringkali menemukan atau menerima aduan terkait media-media Siber yang menggunakan Akronim atau Nama tiruan Lembaga Negara.Adapun contoh nama-nama media yang menggunakan Institusi dan Lembaga Negara Seperti : Media KPK,Berita Tipikor,Suara Militer,Jurnal Angkatan Darat,Intelejen Post,Investigasi Polri,Bhayangkara News,serta masih banyak yang lainnya.
Dewan Pers telah menerbitkan Seruan Nomor 01/Seruan-DP/1/2014 tentang penggunaan Nama Penerbitan Pers Pada 30 Januari 2014.Dalam seruan tersebut,penerbitan Pers diingatkan agar tidak menggunakan nama yang menyerupai Lembaga Negara dan Institusi.
Pada tanggal 5 Agustus 2025 Dewan Pers Kembali menegaskan perhatian terhadap Media yang mencatut Nama Lembaga Negara,termasuk KPK dan Polri.Langkah penertiban yang disampaikan mencakup Peringatan Keras Kepada Media bersangkutan untuk segera mengganti nama dan menghentikan penggunaan Identitas yang menimbulkan kesan sebagai Bagian dari Lembaga Resmi.
Media harus memiliki identitas yang jelas,badan hukum,penanggung jawab serta menjalankan kegiatan jurnalistik secara Profesional.Pers boleh mengawasi Pemerintah,mengkritik kekuasaan,dan membongkar penyimpangan.Namun,Pers Independen juga harus jujur mengenai identitas dan kedudukannya.Jangan menggunakan Nama Lembaga Negara untuk memperoleh Kepercayaan Publik yang bukan menjadi Hak nya.Sebab Kredibilitas Media dibangun melalui Integritas Pemberitaan,bukan dengan mencatut Nama Institusi Resmi.
Red (Athan).





