Beranda / Uncategorized / ​Pengawas Klaim Wajib Dikeringkan, Faktanya U-Ditch Garapan CV Gemilang di Jatiragas Dipasang Saat Banjir

​Pengawas Klaim Wajib Dikeringkan, Faktanya U-Ditch Garapan CV Gemilang di Jatiragas Dipasang Saat Banjir

KARAWANG,INFONEWS —

Polemik pembangunan drainase lingkungan di Kampung Karang Anyar, RT 002/004, Desa Jatiragas, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, memasuki babak baru yang kian mengkhawatirkan. Setelah sebelumnya menuai sorotan terkait minimnya papan informasi proyek dan rambu keselamatan jalan dan kini sudah terpasang, pekerjaan pemasangan beton pracetak U-ditch kini disorot tajam karena diduga dilakukan saat saluran tergenang air banjir tanpa hamparan pasir.

​Temuan di lapangan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai mutu konstruksi, efektivitas pengawasan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Proyek bernilai ratusan juta rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026 ini dikhawatirkan tidak memberikan manfaat infrastruktur yang optimal bagi warga.

​Pemasangan U-Ditch di Tengah Genangan dan Tanpa Hamparan Pasir
​Pada Jumat (20/11/2026), warga setempat berinisial S mengungkapkan bahwa proses pemasangan U-ditch berlangsung dalam kondisi saluran yang tergenang air banjir. Lebih jauh, warga tersebut menyebutkan bahwa pemasangan dilakukan tanpa terlebih dahulu menghamparkan lapisan pasir sebagai alas kerja.

​Menurut S, kondisi tersebut berpotensi membuat hasil pekerjaan tidak maksimal. Kekhawatiran warga beralasan karena dalam pekerjaan konstruksi saluran drainase, penyiapan dasar galian dan alas kerja berperan penting menjaga kestabilan elevasi serta ketahanan struktur dalam jangka panjang.

​Saat dikonfirmasi awak media melalui telepon seluler, pihak pengawas pekerjaan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menginstruksikan pemasangan U-ditch dalam kondisi tergenang air. Pengawas menegaskan bahwa sebelum U-ditch dipasang, saluran seharusnya dikeringkan terlebih dahulu.

​Pengawas juga menjelaskan bahwa sejak awal terdapat kebocoran pada saluran air PDAM yang terkena dampak alat berat ekskavator (beko). Ia mengklaim pihak pelaksana telah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Jatiragas agar kebocoran pipa PDAM tersebut diperbaiki. Namun, pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan fakta di lapangan yang menunjukkan pemasangan U-ditch tetap berjalan di tengah genangan air banjir.

​Secara teknis, pemasangan saluran U-ditch terlebih yang mensyaratkan standar SNI membutuhkan persiapan dasar galian yang memadai agar beban struktur dan tekanan tanah tidak memicu penurunan tidak merata atau pergeseran sambungan antarsegmen.

Berdasarkan papan informasi kegiatan yang terpasang di lokasi, proyek ini berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang dengan rincian sebagai berikut:

​Instansi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang
​Nomor & Tanggal: 027.2/…………../SDA/2026, tanggal 12 Oktober 2026

​Kode & Nama Kegiatan: 06.2.01.0012.210 — Pembangunan Drainase Lingkungan Kp Karang Anyar RT 002/004 Ds Jatiragas Kec Jatisari (P19 – 1582202)

​Volume & Spesifikasi: Panjang 63,60 m; ukuran 0,80 x 0,80 m (U-ditch) SNI (tertulis “63,60 M2” dan “0,80 X 0,80 M2” pada papan informasi)

​Nilai SPK: Rp189.037.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu rupiah)
​Waktu Pelaksanaan: 60 (enam puluh) hari kalender, terhitung 12 Oktober 2026 s.d. 10 Desember 2026.

​Sumber Dana & Tahun Anggaran: APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026

​Penyedia: CV Gemilang (Cinangoh Barat 1 RT.002/005, Karawang Wetan, Karawang Timur, Karawang).

Dengan masa pelaksanaan yang berlangsung hingga 10 Desember 2026, waktu efektif pengerjaan masih berjalan, namun celah antara instruksi pengawas dan pelaksanaan di lapangan menjadi titik krusial. Koordinasi lintas pihak mulai dari penyedia jasa, pengawas teknis, pengelola utilitas PDAM, hingga pemerintah desa perlu dipastikan berjalan nyata sebelum pekerjaan dilanjutkan.

​Ketegasan Dinas PUPR Kabupaten Karawang dalam melakukan evaluasi mutu di lapangan sangat dibutuhkan agar anggaran APBD senilai Rp189 juta lebih benar-benar menghasilkan infrastruktur drainase yang kokoh, aman bagi warga sekitar dan pengguna jalan, serta bebas dari masalah teknis berulang.

Eghi Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *