JAKARTA-INFONEWS TERKINI.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, tercatat telah dua kali tidak memenuhi panggilan penyidikan yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini, KPK memberikan peringatan tegas: langkah penjemputan paksa bisa segera dilakukan jika ia tetap tidak hadir pada panggilan berikutnya.
KPK telah menerbitkan dua surat panggilan berturut-turut untuk memeriksa Nusron Wahid sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan pembukaan blokir lahan di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, Nusron Wahid tidak hadir tanpa memberikan pemberitahuan maupun alasan yang dapat diterima.
Juru Bicara KPK saat itu menyatakan, ketidakhadiran tanpa keterangan sah merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum. Berdasarkan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pihak yang dipanggil berkewajiban memenuhi panggilan penyidik. Jika tetap tidak hadir, KPK berwenang mengajukan permohonan izin penjemputan paksa kepada pimpinan lembaga.
Pemberitaan ini juga berkaitan dengan penyerahan uang senilai Rp800 juta yang diterima KPK dari kuasa hukum Hercules Rosario de Marshall, yang diduga berkaitan dengan aliran dana dari pengembang kawasan di Bogor. Nusron Wahid dipanggil untuk memberikan keterangan terkait peran dan pengetahuannya atas proses pengurusan lahan tersebut.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang disampaikan oleh pihak Nusron Wahid terkait ketidakhadirannya dalam dua panggilan tersebut. KPK menegaskan akan tetap menjalankan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku, dan penjemputan paksa bukan langkah yang dikecualikan dalam upaya mengungkap fakta perkara ini.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Mereka ialah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung; politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq; mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto; Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi.
Red (Ag).
