JAKARTA-INFONEWS TERKINI.
Perlu dipahami,Pers memiliki fungsi penting sebagai penyampai Informasi dan Kontrol sosial.Jurnalis berhak mengkritisi kebijakan,menelusuri dugaan penyimpangan,meminta Dokumen,serta melakukan Investigasi demi Kepentingan Publik.Namun,ada batas yang harus dipahami.Jurnalis bukan auditor,bukan inspektorat,bukan Penyidik,dan Bukan Hakim.
Meminta klarifikasi adalah bagian dari Kinerja Jurnalistik.Tetapi,merasa berwenang memeriksa,mengintrogasi,bahkan menghakimi seseorang merupakan persoalan berbeda.Jurnalis bertugas mencari dan menyampaikan Fakta,bukan menetapkan seseorang bersalah.
Kontrol sosial bukan kewenangan tanpa batas.Tidak salah jika Wartawan mempertanyakan Anggaran sekolah,kebijakan Pemerintah Desa,atau Pelayanan Publik.Justru Masyarakat membutuhkan wartawan yang kritis akan informasi.Tetapi,keberanian harus disertai Pengetahuan dan Profesionalitas.
Temuan Jurnalistik tidak otomatis menjadi hasil Audit.Dugaan penyimpangan juga tidak serta-merta menjadi bukti Pelanggaran.
BPK,Inspektorat,dan Aparat Penegak Hukum memiliki kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan Perundang-undangan.Pers boleh mengungkap indikasi dan mendorong pemeriksaan,tetapi tidak mengambil alih kewenangan Lembaga tersebut.
UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,menjamin kemerdekaan Pers,tetapi juga menempatkan wartawan dalam koridor tanggung jawab Profesional.
Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik mewajibkan Wartawan menguji Informasi,memberitakan secara berimbang,tidak mencampurkan Fakta dengan Opini yang menghakimi,serta menerapkan asas Praduga tak Bersalah.
Berita yang dibuat tidak boleh dibangun hanya berdasarkan Informasi sepihak,Setiap dugaan harus di verifikasi.Pihak yang diberitakan harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan Klarifikasi.
Identitas Wartawan bukan Alat untuk menekan atau mengintimidasi narasumber.Wartawan berhak bertanya,tetapi Narasumber juga memiliki Hak dan Perlindungan Hukum.
Profesionalitas tidak diukur dari seberapa keras seseorang mendesak orang lain,melainkan dari seberapa kuat fakta yang berhasil dibuktikan.Begitu pula,Kritik terhadap Pemberitaan bukan berarti pembungkaman Pers.Masyarakat Berhak menyampikan Sanggahan serta menggunakan mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi.
Menjadi Jurnalis tidak membutuhkan kewenangan tambahan yang bukan menjadi miliknya.Jika menemukan dugaan pelanggaran,ungkap berdasarkan fakta.Jika membutuhkan pemeriksaan resmi,serahkan kepada Lembaga yang berwenang.
Jangan sampai Profesi Wartawan digunakan untuk membangun kesan seolah-olah memiliki Kekuasaan memeriksa dan menghakimi siapa saja.Jurnalis boleh mengungkap Dugaan,tetapi bukan berarti berhak menetapkan seseorang bersalah.
Pers yang bermartabat bukan Pers yang paling keras menghakimi,melainkan Pers yang paling Konsisten menjaga Fakta,Independensi,dan Etika.
Kritislah terhadap Kekuasaan,tetapi jangan merasa menjadi Kekuasaan.
Red (Athan).






